Gorontalo, mimoza.tv – Kasus korupsi dana desa di Gorontalo yang marak pemberitaannya akhir-akhir ini mendapat sorotan dari Dewi Sartika Hemeto, Anggota DPD RI. Dewi menilai, korupsi yang dilakukan oleh aparat desa ini dikarenakan minimnya pengawasan dan pelibatan masyarakat dalam seluruh proses pengelolaan dana desa.
“Dari proses perencanaan, kemudian saat pengadaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban harus diperbaiki. Pengawasan terhadap proses-proses tersebut di desa selama ini lemah,” ujar Senator Dewi dalam keterangannya, Kamis (11/7/2019)
Dewi berpendapat, lembaga seperti BPD belum bisa menjalankan tugasnya untuk mengawasi anggaran desa. Bahkan dibeberapa kasus, pelaku korupsi adalah BPD sendiri atau bersama dengan kepala desa.
“Perlu di evaluasi juga apakah upaya penguatan kapasitas perangkat desa sudah efektif atau tidak. Tetapi, jangan hanya aspek teknis pengelolaan keuangan yg disampaikan, tapi juga membangun integritas perangkat desa” ujar Dewi.
Selain mengunjungi setiap desa di Provinsi Gorontalo terkait pengawasan anggaran dana desa oleh komite IV DPD RI, senator Dewi pun berharap Kemedagri dan Kemendes lebih giat lagi meningkatkan kapasitas perangkat desa untuk mengelola anggaran.
“Perlu adanya kesadaran bahwa dana desa ini tidak bisa digunakan untuk fasilitas dan kepentingan pribadi, tetapi milik masyarakat,” pungkasnya.(luk)
