Gorontalo, mimoza.tv – Penggunaan anggaran serta keterlibatan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak transparan dalam ivent Jelajah Wisata Sulawesi (JWS) yang di gelar oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo beberapa waktu lalu, dinilai merupakan pembohongan publik.
Alyun Hippy, salah seorang warga yang diwawancarai wartawan ini mengatakan, anggaran kegiatan tersebut harus jelas dan apakah ada cantolan anggarannya.
“Kepala daerah setiap membelanjakan anggaran tanpa payung anggaran yang jelas, itu korupsi,” kata Alyun, saat diwawancarai melalui telepon 0811439XXX.
Hal lainnya juga dikatakan Alyun, jangan sampai kegiatan yang tidak transparan ini dinilai masyarakat sebagai memanfaatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk menyalurkan hoby.
Terkait sejumlah kalangan menganggap kritikan tersebut adalah nyinyir, Alyun mengatakan, justru pemerinta harus bisa menjelaskan secara gamblang, terbuka atau transparan.
“Wajar jika masyarakat atau LSM mempertanyakan itu. Pemerintah harus secara dewasa dan transparan menanggapi serta menjelaskannya. Kalau kritikan itu dianggap nyinyir, berati pemerintah tidak dewasa. Itu sama saja dengan berbalas pantun dengan omongan kosong, ” kata dia.
Seharusnya kata dia, pemerintah hadir dan menjelaskan hal itu, supaya hal yang tidak terang menjadi terang.
“Pemerintah menggelar ini (JWS) untuk apa? Misalnya ada contoh fakta permasalahan, angka tingkat okupasi hotel kita di bawah, dibandingkan daerah lainnya seperti Manado, Palu dan kota besar di Pulau Sulawesi. Maka berdasarkan contoh tersebut lahirlah JWS ini dengan target-target yang terukur misalnya, berapa turis domestik dan mancanegara yang datang. Itu kan target. Output dan outcome benefit dari kegiatan itu apa dan berapa. Supaya jelas, dan masyarakat juga tidak merasa pemerintah ini diberikan kewenangan negara dalam mengelola anggaran, tidak sembarangan, ” jelas Alyun.
Sebelumnya Pemprov Gorontalo menggelar JWS tahun 2020, sebagai bagian dari promosi wisata. Selain mendapat dukungan dari Badan Kerjasama Pemerintah Regional Sulawesi (BKPRS), kegiatan itu juga melibatkan komunitas otomotif.(luk)
