Gorontalo, mimoza.tv – Selain di tuding sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) abal-abal, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, yang terpilih sebagai Ketua Umum i KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara itu juga merupakan sosok yang memecah belah Partai Demokrat.
“KLB) Demokrat yang digelar di kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, adalah ilegal dan abal-abal,” ucap Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat, Erwin Ismail, saat dihuibungi wartawan ini, Sabtu (6/3/2021).
Selain Erwin, hal yang sama juga diungkapkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Renanda Bachtar.
Renanda menilai, apa yang dilakukan KSP Moeldoko telah memecah belah Demokrat demi kepentingan ambisinya maju di Pilpres 2024. Menurutnya, Moeldoko terbukti berbohong dengan dalih ajak kader ngopi.
“Jadi kan terbukti siapa yang berbohong? Ya Moeldoko kan? Ngopi-ngopi bareng kader-kader Demokrat itu semata-mata ya untuk melempangkan ambisinya ambil alih dan pecah belah Partai Demokrat untuk penuhi ambisinya nyapres di 2024,” kata Renanda seperti dikutip dari Suara.com.
Selain Erwin dan Renanda, Dosen dan Pengamat Komunikasi Politik Universitas Indonesia (UI), Ade Armando juga memberikan pernyataan yang berbeda. Lewat ciutan di akun twitter-nya @adearmando1, dirinya meminta Moeldoko yang juga Panglima TNI era SBY itu untuk mundur dari jabatannya sebagai KSP.
Ade Armando menyebut langkah Moeldoko mengambil alih partai berlambang bintang mercy itu dapat mengkhawatirkan Presiden Joko Widodo. Kepala Negara kata Ade dikhawatirkan disebut dalam dari kudeta partai yang kini dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Karena sudah menjadi Ketua Partai Demokrat, sebaiknya pak Moeldoko meletakkan jabatan KSP. Kalau tidak mundur dari KSP, itu seolah membenarkan tuduhan bahwa mastermind kudeta Partai Demokrat adalah Pak Jokowi,” tulis Ade dalam akun twitter miliknya.
Pernyataan untuk meminta Moledoko mundur dari KSP juga diungkapkan Eko Kuntadhi. Rekan Ade Armando yang sama-sama aktif di Cokro TV ini beranggapan, sebaiknya jenderal purnawirawan tersebut meletakkan jabatan sebagai KSP, dan fokus dengan urusannya di Partai Demokrat.
“Bijaknya kalau Pak Moeldoko lagi bertempur di Partai Demokrat, dia harus istirahat dari KSP dulu, deh. Konsentrasi saja dulu sama arena pertempurannya,” tulisnya di akun twitter @eko_kuntadhi pada Jumat, 25 Maret 2021.
Eko menjelaskan bahwa kisruh terkait Ketum di Partai Demokrat mungkin akan berbuntut panjang sebab SBY tidak akan menyerah begitu saja.
Sebaiknya kata dia, Moeldoko bertarung semestinya dengan SBY tanpa titel Kepala Staf Kepresidenan.
“Menteri atau setara Menteri merangkap Ketum Partai sih, nggak masalah. Toh ada contoh Pak Erlangga, Pak Prabowo. Hanya saja, pertarungan PD kayaknya agak panjang. SBY nggak akan nyerah begitu saja,” tulis Eko.(luk)