Gorontalo, mimoza.tv – Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, Iskandar Mangopa mengatakan, jika melihat dari tataran kebijakan, maka apa yang disampaikan Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo terkait dengan evaluasi kinerja perangkat desa itu adalah efisiensi anggaran, maka biaginya hal itu tidak masuk.
Politisi Partai Golkar ini mengatakan, anggaran Kabupaten Gorontalo pada tahun 2021 lebih dari Rp 2 triliun dan melebihi anggara Provinsi Gorontalo. Maka akan sangat aneh kata dia jika sekarang ini ada perampingan aparat desa.
“Apakah Rp 2 triliun lebih ini karena ini terkait dengan masalah anggaran PEN? Karena kita tau PEN ini hanya pinjaman. Tahun ini kita mulai membayarkan. Saya khawatir kalau sekarang kita beruang banyak, tapi personilnya yang dikurangi dan ini sangat tidak masuk akal,” ucap Iskandar di acara dialog Forum Demokrasi Gorontalo (FDG) edisi Senin (17/1/2022) kemarin.
Seharusnya kata dia, hal yang dilakukan oleh Pemda itu hanya menata saja.
“Saya sering sampaikan di DPRD bahwa Pemda itu seperti kalimat yang sering kita dengar, nafsu tinggi tenaga kurang. Maksudnya nafsunya terlalu tinggi tetapi kemudian aparat desa yang tadinya bekerja sudah 4 atau 5 tahun, kasihan mereka yang harus menanggung itu. Saya lebih dari 13 tahun di DPRD tahu persis bahwa tugas pokok pemerintah itu bagaimana menekan angka kemiskinan dan mengurangi pengangguran,” tegasnya.
Pemda menurutnya, hari ini telah memberikan contoh bagi masyarakat Kabupaten Gorontalo telah melahirkan pengangguran-pengangguran baru.
“Jika rakyat kita menganggur, maka dipastikan akan bertambahan orang-orang miskin di Kabupaten Gorontalo,” tandasnya.
Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Gorontalo menyelenggarakan evaluasi kinerja terhadap aparat desa. Evaluasi dilakukan dengan sistem CAT (Computer Asissted Test), di gedung CAT, BK-Diklat Kabupaten Gorontalo, Rabu (1/12/2021). Terdapat 2.064 aparat desa yang ikut ujian tersebut.
Pewarta: Lukman.