Gorontalo, mimoza.tv – Beberapa desa di Kabupaten Gorontalo (Kabgor) diketahui saat ini di jabat oleh Penjabat (PJ) Kepala Desa. Hal ini dikarenakan beberapa kepala desa di Kabgor ada yang mundur diri untuk maju di kontestasi Pemilui Legislatif (Pileg), bahkan ada yang meninggal dunia. Oleh sejumlah pihak, kondisi pengisian jabatan kepala desa oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) ini dicurigai adalah bentuk penggalangan kekuatan untuk Pemilu 2024 nanti.
Desa Huidu, Kecamatan Limboto Barat misalnya. Sejak Oktober 2022 lalu kepala desanya meninggal dunia, dan saat ini desa tersebut di jabat oleh Pj Kepala Desa. Ketua BPD Desa Huidu, Jufri Mohune, dalam keterangannya saat diwawancarai awak media ini mengatakan, seharusnya desanya dan beberapa desa lainya itu akan menggelarPilkades sekitar bulan Oktober 2023 ini. Namun kata dia, rencana itu urung di gelar.
“Rencananya tahun 2023 ini. Tapi tidak tau bagaimana. Soalnya komisi dari kabupaten yang atur ini semua.Pemilihan sekitar 24 kepala desa itu rencananya oktober. Tapi tidak jadi karena pertimbangan anggaran,” ucap Jufri.
Jika Pilkades di desanya itu tidak dilaksanakan, kata Jufri, desanya akan jadi desa yang terlama yang dinahkodai oleh Pj. Kata dia, seharusnya di PAW (Pergantian Antar Waktu) dulu. Kalau batal dilaksanakan tahun ini, maka tahun berikutnya atau 2024 tidak ada. Kata dia Pilkades kemungkinan nanti akan digelar pada 2025.
“Bisa saja ini untuk kepentingan politik yang diatas. Karena jika melihat gerakannya, rata-rata yang dijadikan Pj ini mendukung partai tertentu,” tegasnya.
Jufri mengatakan, sebenarnya sebenarnya permintaan dari BPD Desa itu adalah PAW.
“Tetapi tidak tau bagaimana. Kami di BPD Desa juga tidak bisa apa-apa. Untuk Desa Huidu itu katanya sudah tidak memenuhi syarat lagi karena tinggal sebelas bulan atau kurang dari satu tahun masa jabatan berakhir,” imbuhnya.
Sementara itu, Zulkifli Abdullah, warga Limboto barat mengingatkan pemerintah agar pengisian Pj kepala desa harus dijauhkan dari upaya untuk membangun kekuatan politik dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang.
Dikatakannya, para Pj yang diangkat oleh Pemda itu jangan dijadikan sebagai kaki tangan untuk kepentingan partai maupun calon tertentu.
“Para Pj Kades ini jangan dijadikan sebagai pasukan politik untuk kepentingan Pemilu 2024 nanti,” tegas Zulkifli.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Zubair Pomalingo saat dikonfirmasi adanya istu tersebut enggan memberikan keterangannya. Saat dihubungi lewat telepon dan pesan di aplikasi akun WhatApp miliknya Zubair mengatakan bahawa saat ini ia tengah berada di Makassar, Sulawesi Selata.
“Saya lagi ikut Diklat pim di Makassar. Saya masih dua minggu disini,” tulis Zubair membalas pesan dari awak media ini.
Pewarta : Lukman.
