Gorontalo, mimoza.tv – Selama sepuluh tahun memimpin Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melahirkan berbagai kebijakan yang tak lepas dari sorotan publik. Berbagai langkah yang diambil oleh mantan Gubernur DKI Jakarta ini, meskipun bertujuan memajukan bangsa, kerap kali memicu kontroversi yang mengguncang tanah air. Berikut ini adalah rangkuman kebijakan-kebijakan kontroversial Jokowi dari tahun ke tahun:
2014: Kabinet Kerja Menjadi Sorotan
Pada awal pemerintahannya, Jokowi mendapat kritik tajam karena pemilihan menteri dalam Kabinet Kerja. Beberapa menteri yang dipilih berasal dari kalangan politisi, bertolak belakang dengan janji kampanyenya untuk memilih menteri berdasarkan kompetensi. Langkah ini dianggap mengesampingkan meritokrasi demi kepentingan politik.
2015: Budi Gunawan dan Subsidi BBM
Kontroversi pertama meletus ketika Jokowi mengangkat Budi Gunawan, yang saat itu berstatus tersangka kasus rekening gendut, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) setelah membatalkan pelantikannya sebagai Kapolri. Selain itu, kebijakan pengurangan subsidi BBM yang menyebabkan lonjakan harga bahan bakar juga menuai protes keras dari masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah.
2016: Reklamasi Teluk Jakarta
Proyek reklamasi Teluk Jakarta menjadi sumber ketegangan besar antara pemerintah dengan nelayan dan aktivis lingkungan. Meski didukung pemerintah, proyek ini ditentang karena dianggap berpotensi merusak lingkungan dan mengancam mata pencaharian masyarakat pesisir.
2017: Aksi 212 dan Perppu Ormas
Kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memicu gelombang demonstrasi besar-besaran yang dikenal sebagai Aksi 212. Jokowi dikritik karena dianggap tidak cukup tegas meredam aksi ini. Selain itu, Jokowi menerbitkan Perppu Ormas yang memungkinkan pembubaran organisasi anti-Pancasila seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), memicu perdebatan terkait kebebasan berserikat.
2018: Proyek Infrastruktur Masif
Pembangunan infrastruktur yang masif di era Jokowi memang membuka banyak lapangan kerja, namun juga mengundang kritik tajam. Biaya proyek-proyek ini sebagian besar didanai oleh utang luar negeri, dan proses pembebasan lahan kerap memicu konflik dengan masyarakat lokal.
2019: Revisi UU KPK dan RUU Kontroversial
Revisi Undang-Undang KPK yang dianggap melemahkan lembaga anti-korupsi ini memicu gelombang protes besar dari mahasiswa dan masyarakat. Selain itu, rencana pengesahan RUU KUHP dan beberapa RUU lain juga memancing penolakan luas karena dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM.
2020: Omnibus Law Cipta Kerja
Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja justru menimbulkan kegaduhan. Serikat pekerja dan aktivis lingkungan menilai UU ini mengurangi perlindungan terhadap pekerja dan merusak lingkungan, memicu protes besar di seluruh Indonesia.
2021: Penanganan Pandemi COVID-19
Kebijakan penanganan pandemi COVID-19 oleh pemerintah, termasuk PPKM Darurat dan distribusi vaksin, mendapat kritik tajam. Banyak pihak menilai bahwa kebijakan ini tidak terkoordinasi dengan baik dan berdampak buruk pada masyarakat kecil.
2022: Perpanjangan Masa Jabatan dan Pemindahan Ibu Kota
Wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode atau penundaan pemilu 2024 menimbulkan kekhawatiran. Meski Jokowi menegaskan tak berniat memperpanjang masa jabatan, isu ini tetap menjadi bahan perdebatan. Selain itu, proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur mendapat kritik, terutama terkait biaya yang besar dan dampak lingkungan.
2023: Kerusuhan di Pulau Rempang
Proyek Rempang Eco-City di Kepulauan Riau memicu bentrokan antara masyarakat adat dan aparat keamanan. Kritik tajam muncul terhadap kebijakan penggusuran untuk pembangunan proyek ini yang dinilai mengabaikan hak-hak masyarakat adat.
2024: Dinasti Politik dan Papua
Di penghujung masa jabatannya, Jokowi menghadapi kritik terkait dugaan dinasti politik. Intervensi adik iparnya, Anwar Usman, di Mahkamah Konstitusi diduga membantu putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju sebagai calon Wakil Presiden bersama Prabowo Subianto. Selain itu, putra bungsunya, Kaesang Pangarep, diberikan posisi ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tanpa proses kaderisasi yang jelas. Sementara itu, penanganan konflik di Papua dengan pendekatan militeristik terus menjadi sorotan terkait dugaan pelanggaran HAM.
Pada akhirnya, ketika Jokolengser pada Oktober 2024, Prabowo Subianto sebagai penggantinya akan mewarisi serangkaian persoalan kontroversial yang telah mewarnai dua periode kepemimpinan Jokowi. Kebijakan-kebijakan yang telah diambil selama satu dekade terakhir ini, meski ada yang didukung, tak sedikit pula yang memicu kritik tajam dari berbagai lapisan masyarakat.
Redaksi.
