Gorontalo, mimoza.tv – Isu dugaan gratifikasi dalam pengalihan IUP KUD Dharma Tani menjadi IUP PT. PETS yang diduga melibatkan oknum Anggota DPRD Provinsi Gorontalo mendapat sorotan tajam dari Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEMNUS).
Koordinator BEMNUS Gorontalo, Harun Alulu, menyatakan bahwa pihaknya telah menginstruksikan seluruh Presiden BEM di wilayah Gorontalo untuk menggelar aksi simbolik sebagai bentuk perlawanan terhadap praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang mencederai kepercayaan rakyat.
“BEMNUS mendesak DPRD Provinsi Gorontalo segera membentuk panitia khusus (Pansus) guna mengusut tuntas dugaan gratifikasi ini serta menindak tegas oknum anggota legislatif yang terlibat,” ujar Harun.
Selain itu, BEMNUS juga menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk impunitas dan permainan politik yang melindungi koruptor dalam tubuh DPRD. Mereka menekankan bahwa lembaga legislatif harus bersih dari praktik korupsi.
Tak hanya aksi simbolik, BEMNUS juga mengajak seluruh mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam aksi, menyuarakan ketidakadilan, serta mendesak transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Isu ini juga akan terus disebarluaskan melalui berbagai media, termasuk media sosial, spanduk, selebaran, dan diskusi publik, agar semakin banyak masyarakat yang memahami serta mendukung gerakan anti-KKN ini.
Hasil dari aksi simbolik ini akan dilaporkan ke Koordinator BEMNUS Gorontalo sebagai bagian dari gerakan kolektif mahasiswa yang bertujuan menekan DPRD agar bertindak secara transparan dan tegas.
“DPRD adalah lembaga yang seharusnya berpihak pada kepentingan rakyat, bukan tempat bagi praktik KKN dan kepentingan pribadi. Kami, mahasiswa, tidak akan diam!” tegas Harun Alulu.
BEMNUS berkomitmen untuk terus mengawal dan melawan segala bentuk korupsi yang merugikan masyarakat serta lingkungan di Gorontalo.
Penulis : Lukman.
