Gorontalo, mimoza.tv – Gelombang keresahan kembali terasa di pusat Kota Gorontalo. Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Gorontalo Bersatu turun ke jalan, Kamis (…/11/2025), menggelar aksi simbolik di kawasan perlimaan kota. Seruan mereka jelas: usut tuntas dugaan ijazah bermasalah Wakil Bupati Gorontalo Utara.
Sudah berbulan-bulan publik menanti kejelasan, namun aparat penegak hukum — khususnya Polda Gorontalo — dinilai masih berjalan di tempat. Padahal, isu ini bukan sekadar gosip politik, melainkan menyangkut integritas pejabat publik dan kepercayaan rakyat.
Berdasarkan informasi yang beredar, riwayat pendidikan sang Wakil Bupati disebut menimbulkan tanda tanya. Ia tercatat menempuh pendidikan di SMP Negeri 4 Buluwangun, Jakarta, pada tahun 1982, namun baru memperoleh ijazah SMA Gorontalo dua dekade kemudian, yakni tahun 2002.
Selisih waktu panjang ini memicu spekulasi publik: apa yang sebenarnya terjadi di antara rentang tahun tersebut?
Namun yang paling mengundang kritik adalah sikap diam sang pejabat. Hingga kini, ia belum memberikan klarifikasi terbuka di hadapan publik. Keheningan itu justru memperkuat dugaan bahwa ada hal yang disembunyikan — sesuatu yang menanti untuk dijelaskan dengan bukti, bukan sekadar narasi politik.
Sementara itu, aparat penegak hukum dinilai belum menunjukkan ketegasan. Tidak ada pernyataan resmi, tidak ada perkembangan berarti. Publik pun mulai bertanya-tanya: apakah hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas?
Dalam aksinya, mahasiswa menegaskan bahwa gerakan mereka bukan sekadar demonstrasi, melainkan panggilan moral untuk menjaga marwah pemerintahan daerah.
“Kami tidak akan diam. Setiap hari kami akan lakukan aksi simbolik di setiap persimpangan Kota Gorontalo hingga puncaknya nanti berupa aksi parlemen jalanan. Saat ini kami masih melakukan konsolidasi dengan seluruh organisasi mahasiswa. Insya Allah, Selasa depan kami akan turun bersama. Rakyat Gorontalo Utara berhak tahu apakah pemimpinnya berdiri di atas kejujuran atau kebohongan,” tegas Fikri, koordinator aksi.
Kasus ini kini menjadi ujian bagi aparat penegak hukum di Gorontalo — apakah mereka akan berpihak pada kebenaran dan transparansi, atau larut dalam diam yang mencurigakan.
Satu hal pasti, publik tidak akan berhenti bertanya,
karena kebenaran tidak bisa dibungkam. (rls/luk)
