Gorontalo, mimoza.tv — Narasi penurunan angka kemiskinan kembali digaungkan. Namun di saat yang sama, data justru memperlihatkan ironi yang sulit diabaikan: sebagian besar daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Sulawesi masih didominasi oleh kabupaten di Provinsi Gorontalo.
Boalemo, Gorontalo Utara, Pohuwato, hingga Kabupaten Gorontalo—empat wilayah ini bertengger di posisi atas daftar daerah termiskin. Fakta ini bukan sekadar statistik, melainkan sinyal bahwa persoalan kemiskinan di Gorontalo belum benar-benar bergerak dari akarnya.
Penurunan angka memang terjadi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin Gorontalo pada September 2025 berada di angka 12,62 persen, turun dari periode sebelumnya. Jumlahnya pun berkurang menjadi sekitar 155 ribu jiwa.
Namun, di balik angka yang terlihat “membaik”, terdapat jurang yang masih menganga lebar.
Kemiskinan di wilayah perdesaan tercatat hampir menyentuh 20 persen. Sementara di perkotaan, angkanya hanya berkisar 4 persen. Selisih ini bukan sekadar angka, tetapi potret ketimpangan yang nyata—bahwa pembangunan belum menyentuh semua lapisan secara merata.
Masalah tidak berhenti di situ.
Indikator ketimpangan (Gini Ratio) Gorontalo berada di kisaran 0,414. Artinya, distribusi pengeluaran masyarakat masih timpang. Di sisi lain, garis kemiskinan berada di sekitar Rp519 ribu per kapita per bulan—angka yang menunjukkan betapa tipisnya batas antara “tidak miskin” dan “jatuh miskin”.
Lebih dari 70 persen pengeluaran masyarakat miskin masih terserap untuk kebutuhan makanan. Ini mengindikasikan satu hal sederhana: daya beli belum benar-benar kuat, dan ruang untuk peningkatan kualitas hidup masih sangat terbatas.
Di sektor tenaga kerja, persoalan klasik kembali muncul. Lapangan kerja formal belum mampu menyerap angkatan kerja secara optimal. Sebagian besar masyarakat masih bertumpu pada sektor pertanian tradisional dan pekerjaan informal dengan produktivitas rendah.
Kualitas pendidikan juga ikut memainkan peran. Lulusan pendidikan menengah masih mendominasi angka pengangguran, menandakan adanya ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja.
Di titik ini, muncul pertanyaan yang jarang diajukan secara jujur: apakah penurunan angka kemiskinan benar-benar mencerminkan perbaikan kesejahteraan, atau sekadar pergeseran statistik?
Sebab jika beberapa kabupaten terus muncul dalam daftar daerah termiskin, maka yang terjadi bukanlah pengentasan, melainkan pengulangan.
Gorontalo hari ini memang menunjukkan tren yang lebih baik di atas kertas. Tapi di lapangan, wajah kemiskinan masih terlihat di tempat yang sama, dengan pola yang nyaris tidak berubah.
Ini menjadi pengingat sederhana: menurunkan angka itu penting, tetapi memutus rantai kemiskinan jauh lebih mendesak.
Penulis: Lukman.
Sumber berita: https://gorontalo.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/1154/september-2025–persentase-penduduk-miskin-di-provinsi-gorontalo-sebesar-12-62-persen.html?utm_source=chatgpt.com
https://gorontalo.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/1075/september-2024–ketimpangan-pengeluaran-penduduk-provinsi-gorontalo-sebesar-0-413.html?utm_source=chatgpt.com
https://gorontalo.bps.go.id/id/pressrelease/2025/11/05/1139/ekonomi-gorontalo-triwulan-iii-2025-tumbuh-5-49-persen–y-on-y-.html?utm_source=chatgpt.com
