GORONTALO, mimoza.tv – Pemutaran film dokumenter Pesta Babi kembali menuai kontroversi. Setelah sebelumnya dibubarkan di beberapa daerah, nonton bareng (nobar) film garapan Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale itu kembali dihentikan aparat dan birokrat kampus di sejumlah lokasi, termasuk di lingkungan kampus di Mataram dan Kota Ternate.
Peristiwa terbaru terjadi di lingkungan Universitas Islam Negeri Mataram pada Jumat malam, 8 Mei 2026. Puluhan mahasiswa yang sejak pukul 18.00 Wita berkumpul untuk mengikuti pemutaran film, mendapati kegiatan mereka dihentikan sebelum film diputar.
Kegiatan tersebut diketahui digagas oleh Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama bersama Badan Kegiatan Mahasiswa. Sejak awal, area kampus terlihat dijaga ketat petugas keamanan internal. Sejumlah mahasiswa bahkan diperiksa dan ditanya tujuan kedatangannya ke lokasi.
Situasi memanas ketika panitia mulai memasang layar pemutaran di halaman kampus. Petugas keamanan kemudian menutupi layar, sementara laptop dan proyektor mahasiswa diawasi pihak rektorat. Sejumlah peserta juga mengaku melihat aparat intelijen kepolisian dan TNI memantau dari kejauhan.
Wakil Rektor III kampus tersebut, Sujita, akhirnya menemui mahasiswa dan meminta pemutaran dihentikan.
“Tidak ada alasan, pokoknya tidak boleh menonton,” ujar Sujita di hadapan peserta.
Ia mengaku telah menyaksikan film tersebut dan menilai isinya tidak pantas diputar di lingkungan kampus.
Namun pembubaran itu tidak menghentikan diskusi. Sekitar 50 meter dari area kampus, pemutaran akhirnya tetap berlangsung di sebuah kafe dan diikuti ratusan peserta hingga selesai.
Gelombang Pembubaran
Sebelumnya, pemutaran film yang sama juga sempat dibubarkan di Universitas Pendidikan Mandalika pada 25 April 2026.
Di Ternate, aparat TNI turut menghentikan kegiatan nobar yang digelar oleh Society of Indonesian Environmental Journalists bersama Aliansi Jurnalis Independen di Pendopo Benteng Oranje.
Komandan Kodim 1501/Ternate, Letkol Inf Jani Setiadi, menyebut film tersebut mendapat banyak penolakan dan dianggap provokatif.
“Kami melihat di media sosial banyak penolakan terhadap film ini, karena dinilai bersifat provokatif,” kata Jani seperti dikutip dari CNN Indonesia.
Ia menyebut isu SARA di Maluku Utara sangat sensitif sehingga kegiatan diminta tidak dilanjutkan. Meski demikian, aparat masih mengizinkan sesi diskusi tetap berlangsung.
Pernyataan itu langsung menuai kritik dari kalangan jurnalis dan pegiat demokrasi. Ketua AJI Ternate, Yunita Kaunar, menilai pembubaran tersebut sebagai bentuk intimidasi terhadap ruang kebebasan berekspresi.
“Ini bukan sekadar pembubaran nobar film, tapi bentuk nyata intimidasi terhadap ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi warga,” tegas Yunita.
Ia juga menyoroti kehadiran aparat sejak awal kegiatan, termasuk tindakan mendokumentasikan peserta dan panitia yang dinilai menimbulkan tekanan psikologis.
“Kalau setiap karya kritis dianggap ancaman lalu dibungkam, maka demokrasi sedang berada dalam situasi berbahaya. Negara tidak boleh takut terhadap diskusi dan film dokumenter,” tambahnya.
Film tentang Papua dan Konflik Agraria
Film dokumenter “Pesta Babi” sendiri mengangkat isu deforestasi, perampasan tanah adat, serta proyek strategis nasional di Papua Selatan. Film ini menyoroti ekspansi perkebunan skala besar, proyek pangan dan energi, serta dampaknya terhadap masyarakat adat dan lingkungan.
Film tersebut merupakan kolaborasi Watchdoc, Greenpeace Indonesia, Media Jubi, Pusaka Bentala Rakyat, dan Ekspedisi Indonesia Baru.
Hingga kini, film itu disebut telah diputar di lebih dari 500 titik, mulai dari sekolah, kampus, komunitas, hingga lembaga negara seperti Komnas HAM.
Di media sosial, perdebatan terkait pelarangan film terus bergulir. Akun Instagram @idbaruid misalnya, memuat komentar dari Cypri Paju Dale yang menilai kampus justru seharusnya menjadi ruang paling terbuka untuk menguji dan mendebat karya dokumenter.
“Kalau ada tempat di mana film ini perlu didiskusikan secara mendalam, tempat itu adalah ruang-ruang terhormat di universitas,” tulis Cypri.
Ia menyebut pelarangan terhadap sivitas akademika untuk menonton dan mendiskusikan film justru menjadi ironi bagi dunia akademik itu sendiri.
Fenomena pembubaran nobar “Pesta Babi” kini tidak lagi sekadar soal film dokumenter. Ia berubah menjadi perdebatan lebih besar tentang batas kebebasan akademik, ruang kritik publik, dan sejauh mana negara bersikap terhadap karya-karya yang mengangkat isu sensitif di Indonesia.
Penulis: Lukman.
