GORONTALO, mimoza.tv – Nama Dandhy Dwi Laksono kembali menjadi sorotan setelah polemik film dokumenter Pesta Babi menyeret pengakuan tokoh perempuan adat Merauke, Yasinta Moiwend alias Mama Sinta.
Namun kali ini, sorotan publik bukan lagi soal filmnya. Melainkan tentang perubahan sikap Mama Sinta yang mendadak berbalik mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan, setelah sebelumnya dikenal vokal menolak proyek tersebut.
Di tengah derasnya hujatan media sosial, Dandhy memilih mengambil posisi berbeda. Sutradara dokumenter yang dikenal kerap mengangkat isu lingkungan dan masyarakat adat itu meminta publik tidak tergesa-gesa menghakimi.
Lewat unggahan di Instagram pribadinya, Dandhy menyinggung realitas keras yang mungkin tidak pernah benar-benar dipahami netizen dari balik layar ponsel.
“Kita tak pernah benar-benar tahu apa yang sedang dialami Mama Yasinta Moiwend di pedalaman Papua sana,” tulisnya.
Pernyataan itu seperti hendak menarik diskusi keluar dari sekadar hitam-putih: pejuang atau pengkhianat.
Sebab di balik narasi besar tentang penyelamatan hutan, penolakan PSN, hingga isu hak masyarakat adat, muncul fakta lain yang jauh lebih membumi: dapur, rumah rusak, pekerjaan, dan kebutuhan hidup sehari-hari.
Mama Sinta mengaku lelah menjalani aksi penolakan proyek pangan di Papua. Ia menyebut selama bolak-balik mengikuti agenda advokasi ke Jayapura, Makassar, hingga Jakarta, hasil yang diterima tidak sebanding dengan pengorbanan yang dijalani.
“Yang saya dapat cuma capeknya saja,” ujarnya.
Ia bahkan mengungkap hanya menerima “uang duduk” sekitar Rp1,5 juta hingga Rp2 juta dalam sejumlah kegiatan yang difasilitasi kelompok advokasi.
Pengakuan itu memunculkan pertanyaan yang lebih besar: apakah selama ini masyarakat adat benar-benar ditempatkan sebagai subjek perjuangan, atau justru sekadar wajah penderitaan yang dipinjam untuk memperkuat agenda tertentu?
Mama Sinta juga mengaku kecewa karena merasa tidak mendapatkan perubahan nyata dalam hidupnya. Rumahnya disebut tidak layak huni, kompor rusak, dan kebutuhan tiga anaknya tetap harus dipenuhi.
Di titik itulah arah dukungannya berubah.
Ia kini berharap perusahaan dan pemerintah bisa membuka lapangan kerja dan membantu kehidupan masyarakat kampungnya. Bagi sebagian aktivis lingkungan, sikap itu mungkin dianggap kompromi. Tetapi bagi masyarakat yang hidup dalam keterbatasan, pilihan sering kali tidak sesederhana slogan perlawanan.
Di sinilah pernyataan Dandhy menjadi menarik.
Alih-alih membantah atau menyerang balik pengakuan Mama Sinta, ia justru meminta publik menahan diri dan menghormati pilihan hidup seseorang, bahkan jika keputusan itu bertentangan dengan narasi perjuangan sebelumnya.
Sikap tersebut bisa dibaca sebagai pengakuan diam-diam bahwa realitas sosial di lapangan jauh lebih kompleks dibanding kampanye yang ramai di media sosial.
Polemik ini juga membuka sisi lain dari praktik advokasi modern: ketika isu masyarakat adat, lingkungan, dan proyek negara bertemu dengan kebutuhan ekonomi paling dasar. Tidak semua orang mampu bertahan lama dalam idealisme ketika dapur di rumah sendiri mulai kehilangan asap.
Sementara itu, dukungan Mama Sinta terhadap PSN kini menjadi amunisi baru bagi pihak yang sejak awal mendorong proyek lumbung pangan di Papua Selatan. Pemerintah dan perusahaan dipandang sebagai harapan terakhir untuk membuka akses pekerjaan dan perbaikan hidup masyarakat setempat.
Namun di sisi lain, kasus ini juga menjadi alarm bahwa gerakan advokasi harus mulai bercermin. Sebab ketika tokoh yang sebelumnya berdiri paling depan akhirnya memilih berbalik arah karena faktor ekonomi, maka yang patut dipertanyakan bukan hanya individu yang berubah sikap, tetapi juga ekosistem perjuangan yang mungkin gagal memastikan orang-orang di garis depan tetap bisa hidup layak.
Di tengah riuh perdebatan, satu hal tampaknya mulai terlihat jelas: masyarakat adat bukan simbol romantik perjuangan yang bisa terus-menerus diminta bertahan atas nama idealisme, sementara kebutuhan hidup mereka tetap berjalan setiap hari.
Penulis: Lukman
