GORONTALO. Mimoza.tv – Realisasi pendapatan dari sektor opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Gorontalo menjadi sorotan serius Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Gorontalo dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027.
Pasalnya, penerimaan dari sektor opsen PKB pada 2026 diproyeksikan mengalami penurunan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengelolaan dan optimalisasi sumber pendapatan daerah yang seharusnya memiliki potensi untuk terus berkembang.
Ketua Komisi II DPRD Kota Gorontalo, Herman Haluti, mengungkapkan bahwa berdasarkan proyeksi hingga Oktober 2026, realisasi pendapatan opsen PKB diperkirakan baru mencapai Rp17 miliar. Sementara hingga Desember 2026, penerimaan tersebut diproyeksikan hanya berada pada angka Rp21 miliar.
Angka ini menunjukkan potensi penurunan sekitar Rp5 miliar dibandingkan realisasi tahun 2025 yang mencapai Rp25 miliar.
Hal tersebut disampaikan Herman saat melanjutkan pembahasan Ranperda APBD Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2027 di Aula I DPRD Kota Gorontalo, Senin (9/11/2026).
Menurut Herman, proyeksi penurunan tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Sebab, setiap tahun jumlah kendaraan bermotor cenderung bertambah. Secara logika potensi penerimaan dari sektor pajak kendaraan seharusnya ikut meningkat, bukan justru menunjukkan tren penurunan.
“Setiap tahun ada pertambahan kendaraan. Seharusnya realisasinya naik, bukan menurun. Ini membutuhkan keseriusan pemerintah daerah untuk mengevaluasi secara rinci penerimaan, khususnya dari sektor opsen PKB,” tegas Herman.
Ia juga meminta pemerintah daerah tidak hanya menerima angka proyeksi penerimaan sebagai laporan administratif, tetapi perlu melakukan penelusuran lebih jauh terhadap faktor yang menyebabkan penurunan tersebut.
“Jika diperlukan, pemerintah daerah harus membangun koordinasi dengan pihak Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) untuk mengklarifikasi data penerimaan, termasuk memastikan kesesuaian jumlah kendaraan, potensi pajak, serta realisasi setoran yang menjadi bagian pendapatan Kota Gorontalo,” tegas Herman.
Sorotan DPRD terhadap opsen PKB bukan sekadar persoalan selisih angka penerimaan. Lebih dari itu, persoalan ini menyangkut kemampuan pemerintah daerah dalam membaca, mengelola, dan mengoptimalkan potensi fiskal yang dimiliki.
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), pemerintah daerah memperoleh skema penguatan pendapatan melalui penerapan opsen pajak, termasuk opsen PKB.
Skema ini menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan kapasitas fiskal, serta memperluas ruang pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
DPRD melalui fungsi anggaran dan pengawasannya memiliki peran strategis untuk memastikan setiap sumber pendapatan daerah dihitung secara realistis sekaligus dioptimalkan.
“Jangan sampai potensi penerimaan yang sebenarnya dapat digarap justru tidak memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan daerah,” ujarnya.
Sebab, penguatan PAD bukan semata-mata mengejar besarnya angka pendapatan dalam dokumen APBD. Lebih penting dari itu, bagaimana setiap potensi daerah dapat dikelola secara optimal untuk memperkuat ketahanan fiskal, membiayai pembangunan, serta menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan.
