JAKARTA, mimoza.tv – Penanganan perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kini mendapat sorotan dari sisi lain. Bukan hanya soal pembuktian di persidangan, tetapi juga menyangkut perilaku jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani perkara tersebut.
Paguyuban Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (PMAKI) melaporkan sejumlah JPU ke Komisi Kejaksaan (Komjak) RI, Senin (9/11/2026). Pengaduan itu berkaitan dengan beredarnya video yang memperlihatkan sejumlah jaksa berfoto bersama Jokowi setelah persidangan pada 5 November 2026.
Ketua Umum PMAKI, Syaefudin, menyebut laporan tersebut berkaitan dengan dugaan ketidakprofesionalan dan persoalan etika perilaku jaksa. Video yang beredar turut disertakan sebagai bahan pengaduan.
Langkah PMAKI ini membuat perhatian publik tidak lagi hanya tertuju pada posisi para terdakwa, yakni Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa. Sikap dan perilaku aparat yang menangani perkara juga ikut dipertanyakan.
Namun, laporan tersebut masih berupa pengaduan masyarakat. Belum ada keputusan atau kesimpulan resmi yang menyatakan para jaksa bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran etik.
Foto Bersama dan Persepsi Independensi Jaksa
Persoalan ini menjadi sensitif karena Jokowi bukan sekadar tokoh publik dalam perkara tersebut. Ia hadir di persidangan sebagai saksi dalam perkara yang menjerat Roy Suryo dan Dokter Tifa.
Dalam situasi seperti itu, perilaku aparat penegak hukum di luar ruang sidang pun tidak bisa dilepaskan dari tuntutan profesionalitas. Jaksa memang memiliki ruang untuk berinteraksi dengan masyarakat, tetapi ketika sedang menangani perkara yang menjadi perhatian luas, setiap tindakan mereka berpotensi menimbulkan persepsi tertentu.
Foto bersama seseorang tentu tidak otomatis membuktikan adanya keberpihakan. Begitu pula, peristiwa tersebut tidak serta-merta dapat disebut sebagai pelanggaran kode etik tanpa pemeriksaan lebih lanjut.
Meski demikian, persoalan yang dipertanyakan publik bukan semata-mata soal foto. Hal yang lebih penting adalah apakah tindakan tersebut sesuai dengan kode perilaku jaksa dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap independensi penuntutan.
Karena itu, pemeriksaan Komjak menjadi penting untuk menjernihkan persoalan. Konteks pengambilan foto, pihak-pihak yang terlibat, hingga rekaman video yang disampaikan PMAKI perlu ditelaah secara objektif.
Dokter Tifa sendiri turut menyoroti beredarnya foto dan video tersebut melalui media sosial.
Proses Pembuktian Tetap Harus Dihormati
Di luar pengaduan terhadap JPU, perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait ijazah Jokowi masih berjalan di pengadilan.
Dalam persidangan 5 November 2026, Jokowi hadir memberikan keterangan sebagai saksi. Ia juga memperlihatkan sejumlah dokumen pendidikan yang berkaitan dengan riwayat pendidikannya, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Pengaduan PMAKI pada akhirnya menghadirkan dua hal yang perlu mendapat perhatian secara bersamaan. Pertama, bagaimana pengadilan membuktikan perkara yang menjerat Roy Suryo dan Dokter Tifa. Kedua, bagaimana perilaku aparat penegak hukum tetap terjaga selama proses tersebut berlangsung.
Keduanya tidak seharusnya dicampuradukkan. Pengaduan etik terhadap jaksa bukan alasan untuk mengabaikan proses hukum terhadap para terdakwa. Sebaliknya, perkara yang sedang berjalan juga tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan pengawasan terhadap perilaku aparat.
Komjak perlu memberikan kejelasan atas pengaduan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan, bukan tekanan maupun penilaian yang berkembang di media sosial.
Jika tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan perlu dijelaskan kepada publik. Namun, jika ditemukan pelanggaran, tindak lanjut sesuai ketentuan etik juga perlu dilakukan.
Sebab, kepercayaan terhadap penegakan hukum tidak hanya dibangun dari putusan pengadilan. Sikap dan perilaku aparat yang menjalankan proses hukum juga menjadi bagian penting dari kepercayaan tersebut.
Dalam perkara yang menyedot perhatian publik seperti ini, profesionalitas bukan hanya soal apa yang dilakukan aparat di ruang sidang, tetapi juga bagaimana mereka menjaga independensi dan kepercayaan masyarakat di luar persidangan.
Penulis: Lukman
