Kota Gorontalo, mimoza.tv – Wakil Wali Kota Charles Budi Doku, sangat menyayangkan adanya pemotongan dana keswadayaan, yang diperuntukan bagi setiap kelurahan.
Pria yang biasa disapa CBD ini mengungkapkan, bahwa warga telah mengetahui dari hasil sosialisasi, berita di media massa, yang dilakukan Pemerintah Kota Gorontalo, terkait besaran alokasinya sebesar 500 juta per kelurahan, sementara pada proses perubahan APBD 2017 tinggal sebesar 200 juta per kelurahan.
“Saya menyesalkan hal tersebut, karena besaran alokasi anggaran itu sudah menjadi janji dan komitmen pemerintah, yang harus direalisasikan secara konsisten. Kasihan aparat dikelurahan dan kecamatan mereka jadi sasaran warga dalam pengurangan ini,” kata CBD.
Menurutnya, selain fungsi dialokasikannya dana keswadayaan tersebut, ditujukan sebagai salah satu instrument merangsang partisipasi warga, dalam menyelenggarakan pembangunan partisipatoris yang telah direncanakan melalui Musrenbang di tingkat kelurahan.
“Sehingga dengan berkurangnya alokasi anggaran tersebut, tentunya berpengaruh terhadap kemampuan pendanaan kegiatan pembangunan infrastruktur kelurahan yang sudah diusulkan ditahun perencanaan sebelumnya,” lanjutnya.
Mantan Anggota DPD-RI ini juga menambahkan, ruang fiskal dalam APBD 2017 memang sedikit terganggu dengan adanya pembiayaan mendesak, seperti anggaran Pilkada 2018, dan kenaikkan tunjangan anggota DPRD, dan lainnya.
Namun, sebetulnya hal itu tidak harus berdampak pada pengurangan alokasi anggaran dana keswadayaan untuk kelurahan, jika penerimaan pendapatan daerah bisa ditingkatkan jumlahnya, dan pembelanjaan dalam APBD dilakukan seefektif dan seefisien mungkin.
“Makanya saya minta tim TAPD untuk menyisir kembali anggaran2 yang tidak produktif untuk direvisi,” tambah CBD.
Dengan adanya devisit keuangan dalam APBD 2017, yang salah satunya telah berdampak pada pengurangan alokasi anggaran dana keswadayaan kelurahan, merupakan warning bagi pemerintah, untuk segera melakukan upaya optimlaisasi penerimaan pendapatan daerah, yang salah satunya bisa dilakukan melalui diversivikasi sumber PAD. Sehingga kedepan, akan terjadi konsistensi antara perencanaan dengan realisasi anggaran. (rls/idj)
