Gorontalo, mimoza.tv – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Bone Bolango, Suleman Panigoro menepis tudingan soal kegiatan pelatihan dan rapat koordinasi dan evaluasi yang akan berlangsung di Kota Manado, Sulut, mulai tanggal 20 hingga 23 September 2023.
Ia menegaskan, kegiatan yang diikuti oleh utusan dari seluruh desa yang ada di Bone Bolango itu bukan kegiatan tiba saat tiba akal.
“Program kegiatan ini bukan tiba saat tiba akal. Ini merupakan hasil musyawarah tahun lalu, yang mana apabila desa itu mampu mengangkat harkat dan martabatnya menjadi desa mandiri, mampu menambah desa mandiri, mampu menambah desa maju, dan mampu menghilangkan desa tertinggal, maka pemerintah akan memberikan reward,” ucap Suleman saat diwawancarai Senin (18/9/2023) malam.
Makanya, kata Suleman, sola anggaran itu jangan dianggap biaya. Tetapi dianggap sebagai investasi. Seperti tahun sebelumnya, kata dia desa mandiri yang ada di Bone Bolango jumlahnya hanya 17. Tetapi saat ini jumlahnya sudah mencapai 40.
“Apa kita tidak hargai kinerja pemerintah desa? Itu kan penghargaan bahwa mereka sudah kerja keras. Kesepakatan mereka bahwa rapat koordinasi akan dilaksanakan di Bali. Sekarang hanya di Manado, lantaran pertimbangan itu. Apa salahnya, ini kemauan mereka. Kita tidak bisa intervensi desa-desa. APBDes itu kewenangan penuh dari desa. Mau diapakan, itu kewenangan mereka, ” ujarnya.
Ia menegaskan juga, kegiatan yang dilaksanakan di Ibu Kota Sulawesi Utara itu jauh dan tidak ada kaitannya dengan kegiatan politik Bupati Bone Bolango, Hamim Pou, yang akan maju dalam kontestasi Pemilihan Legislatif Dapil Sulut.
“Jadi tidak ada persoalan dengan kegiatan dukung mendukung. Insyaallah jauh dari itu,” imbuhnya.
Disinggung tentang adanya informasi bahwa setiap kepala dinas di Bone Bolango dimintai uang sejumlah Rp. 20 juta oleh Hamim, dirinya menegaskan bahwa isu tersebut tidaklah benar.
“Tidak benar demikian. Karena saya tidak mengeluarkan uang sepesere pun. Dan saya juga merasa tidak dimintai uang, apakah itu kepada yang bersangkutan maupun melalui perantara. Itu tidak pernah ada,” tandasnya.
Sebelumnya, beberapa warga masyarakat memprotes kegiatan pelatihan pengelolaan dan penyusunan serta pemuktahiran data Prodeskel dan pelatihan pendataan aset desa berbasis aplikasi SIPADES online yang rencananya akan digelar di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menuai sorotan dari beberapa warga masyarakat.
Pasalnya, kegiatan yang melibatkan beberapa perwakilan dari seluruh desa se-Kabupaten Bone Bolango ini, dinilai sebagai suatu pemborosan saja.
Penulis : Lukman.
