Gorontalo, mimoza tv – Pelaksanaan ivent World Coconut Day (WCD) atau Hari Kelapa Sedunia di Kabupaten Gorontalo menuai sorotan dan kritikan dari aktivis dan mahasiswa.
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gorontalo (UG) misalnya. Mereka menilai ivent tersebut hanya tiba saat, tiba akal saja dari Bupati Gorontalo , Nelson Pomalingo.
Karena hanya ide bupati, BEM UG menyebut dana untuk kegiatan itu tidak ada di APBD Induk 2023.
“Kecuali ini di paksakan masuk di APBD Perubahan. Tetapi Namanya APBD Perubahan harus punya cantolan kegiatanya di APBD Induk. Kalo menganggap ini sebagai kebijakan Nasional, maka tidak layak. Karena tdk ada Permendagri, atau aturan lainya yang menjadi rujukan sebagai payung hukum kebijakan penyelenggaraan WCD sehingga Kabupaten Gorontalo bisa merubah APBD-nya memasukan kegiatan ini,” ucap Man’ uth M. Ishak, diwawancarai Jumat (8/9/2023).
Lanjut Man’uth, jika alasan bahwa kegiatan ini di dukung oleh ICC (international coconut cooperation) maka ICC bukan organisasi pemerintah resmi. Sehingga melaksanakan kegiatan milik ICC, Pemkab Gorontalo tidak ada alasan untuk menggunakan APBD pada kegiatan mereka.
“Tidak ada alasan keharusan bahwa hari kelapa sedunia ini dilaksanakan oleh Pemkab. Daerah lain yang punya luas lahan kelapa saja tidak memaksakan diri untuk berani menghabiskan anggaran untuk kegiatan yang bisa dilakukan secara sederhana,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh aktivis Kabupaten Gorontalo, Arief Rahim. Menurutnya Pemkab Gorontalo tidak memaksakan diri untuk menganggarkan ivent tersebut di APBD perubahan.
“Tetapi yang namanya APBD perubahan harus ada cantolannya di APBD induk. Jika ini dianggap sebagai kebijakan nasional, maka ini tidak layak, karena regulasi ya tidak diatur baik di Undang-Undang maupun Permendagri, atau kebijakan lainnya yang menjadi payung hukum kebijakan pelaksanaan ivent ini,” tegas Arif.
Ia juga menyoroti soal adanya informasi, dugaan isu bahwa pengadaan bibit ini diwajibkan atau dibebankan kepada seluru pegawai baik itu ASN maupun kontrak.
“Apabila isu ini terbukti benar, maka ini dikategorikan sebagai pungli. Sebab dalam aturan dan regulasi, tidak ada ketentuan yang mengatur hal itu. Kami dengar dengan setiap pegawai itu dibebankan sejumlah 250 ribu,” ujar Arif.
Ia pun meminta kejelasan Pemda, soal adanya informasi bahwa bibit kelapa ini akan di tanam di lahan pribadi bupati.
“Kalau ini benar, maka nantinya para undangan Daeri daerah lain atau bahkan dari luar negeri kena prank. Tanam kelapa di lahan milik bupati. Saya minta Pemda meluruskan soal isu ini. Kalau ini tidak benar, seharusnya bibit ini di tanam di lahan di daerah lainnya. Bukan hanya di lahan pribadi. Terinformasi juga bibit 250 ribu per pohon dibebankan pada P3K dan ASN. Sungguh miris. belum juga hak mereka dibayarkan sudah dibebankan iuran bibit kelapa,” imbuhnya.
Ia menambahkan, jika kegiatan ini bagus, seharusnya ini dapat berimplikasi pada harga kopra
“Kita tau bersama, dan bahkan sudah jadi pemberitaan skala nasional bahwa harga kopra ini anjlok. Jangan sampai acara ini hanya seremonial dan terkesan menari-nari diatas penderitaan petani kopra yang murung karena harga kopra rendah,” tandasnya.
Sebagaimana diketahui bersama, ivent WCD sendiri merupakan agenda tahunan negara-negaara penghasil kelapa . Sebelum di Indonesia, tahun 2022 lalu ivent itu di gelar di India.
Seperti yang mimoza.tv kutip dari Hindustan Times, Komunitas Kelapa Asia dan Pasifik (APCC), yang berkantor pusat di Jakarta, Indonesia, didirikan pada tahun 1969 untuk mendukung pertumbuhan, produksi, penjualan dan ekspor kelapa di negara-negara Asia. Pada tahun 2009, APCC memulai inisiatif merayakan Hari Kelapa Sedunia pada tanggal 2 September setiap tahun. India, Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand, Kenya dan Vietnam adalah beberapa negara yang menjadi anggota APCC.
Hari Kelapa Sedunia diperingati oleh para petani dan pemangku kepentingan dalam bisnis penanaman kelapa. Masyarakat merencanakan hari dengan kegiatan dan acara yang dapat menciptakan kesadaran tentang manfaat mengkonsumsi kelapa.
Terkait dengan peringatan Kari Kelapa Sedunia di Gorontalo, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo, Rahmad Pomalingo, menjelaskan, seluruh pendanaannya dibiayai oleh International Coconut Cooperation.
Kata dia, Indonesia, Provinsi Gorontalo, dan terlebih khusus Kabupaten Gorontalo dipercaya menjadi tuan rumah ivent tersebut. Ia menjelaskan juga, selain pendanaan, termasuk lokasi untuk menanam juga ditentukan oleh ICC.
“Jadi kita di daerah ini hanya dipinjam tempat pelaksanaannya saja. Semuanya ini diorganisir oleh ICC. Kalau diistilahkan ICC ini seperti PBB-nya para petani kelapa, atau negara penghasil kelapa,” ucap Rahmad.
Ditambahkannya, sejauh ini persiapan pelaksanaan ivent yang akan dihadiri oleh sekitar 20 negara tersebut berjalan dengan lancar.
Penulis : Lukman.
