Gorontalo, mimoza.tv – Kasus pembangunan rumah makan waralaba Mie Gacoan di Kota Gorontalo berbuntut panjang. Bukan hanya soal belum dibayarnya upah para tukang dan pelunasan material bangunan senilai hampir Rp1 miliar, kini muncul dugaan adanya skenario kerjasama antara pihak kontraktor dan manajemen Mie Gacoan yang merugikan pekerja lokal.
Dugaan ini mencuat setelah sejumlah kejanggalan terungkap dari cerita para tukang yang menjadi korban. Salah satu kejanggalan adalah keterlambatan progres proyek pada Januari 2025 yang mencapai minus 10%. Namun anehnya, pihak manajemen Mie Gacoan tidak langsung memutus kontrak dengan kontraktor PT. Berlian, meskipun dalam praktik umum, keterlambatan 3% saja bisa jadi alasan pemutusan.
Pemutusan kontrak justru baru dilakukan pada Mei, saat progres sudah mencapai 92%. Anehnya lagi, meski kontrak telah diputus, manajemen Mie Gacoan tidak menunjukkan upaya serius untuk menekan kontraktor agar membayar upah tukang. Padahal, polemik ini sudah berlangsung berbulan-bulan dan bahkan sempat membuat para pekerja menyegel bangunan.
Kuasa hukum para tukang, Agung Datau, menyebut bahwa PT. Berlian masih aktif mengerjakan proyek Mie Gacoan di daerah lain. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: mengapa manajemen tidak mendesak kontraktor agar dana dari proyek lain dialihkan sementara untuk membayar hak-hak pekerja di Gorontalo?
“Jika Mie Gacoan memang peduli, harusnya mereka bisa minta kontraktor untuk mencairkan dana dari proyek lain. Ini bukan soal bisa atau tidak, tapi soal niat,” ujar Agung kepada media.
Agung juga mengungkap bahwa beberapa kali mediasi telah dilakukan, tapi hanya berujung pada janji-janji tanpa realisasi. Bahkan, dalam salah satu pertemuan, pihak Mie Gacoan disebut sempat meminta para tukang membujuk Wali Kota Gorontalo agar mengizinkan rumah makan mereka beroperasi lebih dulu, baru upah akan dibayarkan.
Sementara itu, arahan Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, agar manajemen melaporkan kontraktor ke polisi hingga kini belum dijalankan. Padahal langkah itu bisa menjadi solusi hukum yang cepat dan jelas.
Lebih mengejutkan, informasi yang beredar di media sosial menunjukkan bahwa kasus serupa juga terjadi di beberapa kota lain di Indonesia. Dengan pola yang mirip—keterlambatan pembayaran upah, dan reaksi lambat dari manajemen—muncul dugaan kuat bahwa ada skenario sistematis untuk mencari keuntungan dengan mengorbankan hak-hak pekerja lokal.
“Kalau dilihat dari polanya, ini bukan kebetulan. Bisa jadi ini memang cara kerja mereka. Sangat merugikan dan tidak bermoral,” tegas Agung.
Ia menegaskan, persoalan ini seharusnya bisa selesai dengan cepat jika ada itikad baik.
“Masalahnya sederhana. Bayar upah tukang dan lunasi material, atau laporkan kontraktornya ke polisi seperti arahan Wali Kota. Tidak perlu bawa-bawa oknum TNI atau pihak lain. Jadi, ada apa sebenarnya?” tanya Agung.
Kasus ini terus menjadi sorotan publik. Apalagi setelah Wali Kota Gorontalo menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan dugaan intervensi oknum perwira tinggi TNI dalam kasus Mie Gacoan. Pemerintah daerah tegas, masyarakat menuntut keadilan, namun manajemen Mie Gacoan masih bungkam soal penyelesaian. (rls/luk)
