Selasa, Mei 20, 2025
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Index
  • Disclaimer
Tech News, Magazine & Review WordPress Theme 2017
  • Kabar Daerah
    • Provinsi Gorontalo
    • Kota Gorontalo
    • Kabupaten Gorontalo
    • Bone Bolango
    • Boalemo
    • Pohuwato
    • Gorontalo Utara
  • Peristiwa
    • Nasional
    • Internasional
  • Cek Fakta
  • Ekonomi
  • Politik
    • Partai
  • Hukum & Kriminal
    • KABAR BHABINKAMTIBMAS
    • KABAR MILITER
  • Opini
  • Sekitar Kita
    • Gaya Hidup
      • Olahraga
      • Musik
      • KABAR NYIUR MELAMBAI
    • Pendidikan
      • Kabar Kampus
    • Kesehatan
      • Kuliner
    • Lingkungan
      • Pariwisata
No Result
View All Result
Mimoza TV
  • Kabar Daerah
    • Provinsi Gorontalo
    • Kota Gorontalo
    • Kabupaten Gorontalo
    • Bone Bolango
    • Boalemo
    • Pohuwato
    • Gorontalo Utara
  • Peristiwa
    • Nasional
    • Internasional
  • Cek Fakta
  • Ekonomi
  • Politik
    • Partai
  • Hukum & Kriminal
    • KABAR BHABINKAMTIBMAS
    • KABAR MILITER
  • Opini
  • Sekitar Kita
    • Gaya Hidup
      • Olahraga
      • Musik
      • KABAR NYIUR MELAMBAI
    • Pendidikan
      • Kabar Kampus
    • Kesehatan
      • Kuliner
    • Lingkungan
      • Pariwisata
No Result
View All Result
Mimoza TV

FDG Bahas Hak Imunitas Aleg, Fahri Hamzah : Kasus Pak Adhan Tidak Bisa Diteruskan

by Lukman Polimengo
Februari 15, 2022
Reading Time: 2 mins read
167 9
A A
0
Share on FacebookShare on WhatsappShare On Twitter

Gorontalo, mimoza.tv – Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah mengatakan, argumentasi tentang hak imunitas anggota dewan itu kuat dan tak bisa di tawar-tawar. Hal itu diungkapkannya saat menjadi narasumber dalam acara talk show Forum Demokrasi Gorontalo (FDG) di Mimoza Tv, yang mengangkat tema Kontroversi Hak Imunitas Anggota DPRD, Senin (14/2/2022).

Fahri mengatakan, sebenarnya perjuangannya lama di DPR ini untuk membebaskan anggota dewan itu berhubungan dengan penegak hukum. Karena menurutnya, anggota dewan harusnya berhubungan dengan mahkama etik yang ada di DPR.

“Mirip dengan lembaga-lembaga lainnya seperti di kehakiman, wartawan, termasuk juga para lawyer. Saya dorong agar aparat untuk mengurangi atau menahan diri untuk tidak melakukan pemeriksaan terhadap jabatan-jabatan profesi. Biarkan mereka dulu yang menyelesaikannya melalui lembaga-lembaga etik. Karena buat mereka etik itu jauh lebih tinggi dari hukum,” ujar mantan Wakil Ketua DPR RI ini.

Baca juga

Umar Karim : Ternyata Demokrasi yang kita Agungkan Selama ini Luar Biasa Burukya

FDG Kembali Mengudara dengan Tema Kasus Penahanan Hamim: Politik atau Penegakan Hukum?

Lebih lanjut kata Fahri, kalau lembaga etik melakukan pemeriksaan internal dan diputuskan bersalah terhadap yang bersangkutan dan berujung pemecatan, barulah penegakan hukum bisa berlaku.

“Kalau saya dengar cerita dari Pak Adhan tadi, jelas ini merupakan sesuatu yang tidak bisa diteruskan. Tetapi mungkin karena permainan politik di daerah yang saya mungkin tidak terlalu mengerti penggunaan jalur-jalur kekuasaan  penegakan hukum di kepolisian yang mungkin tidak paham persoalannya bisa terjadi,” ujarnya.

Di masa depan lanjut mantan politisi PKS ini, harus dirancang legislative yang independen, termasuk juga yang ada di daerah.

“Itulah sebabnya saya mengusulkan legislatif daerah itu memerlukan undang-undang khusus. Karena reformasi kelembagaan dewan baik di pusat dan daerah itu harus diberikan kekuatan regulasi yang cukup kuat. Pengawasan di daerah itu sangat penting sekarang ini karena kita menganut otonomi yang meskipun otonominya itu pingin dicabut-cabut dari sebagian kewenangan pusat. Kedepannya otonomi ini semakin bebas kuat dan semakin luas,” tandasnya.

Pewarta : Lukman.

Tags: Fahri Hamzahfdghak imunitas

Berita Terkait

Umar Karim : Ternyata Demokrasi yang kita Agungkan Selama ini Luar Biasa Burukya

Mei 10, 2024

FDG Kembali Mengudara dengan Tema Kasus Penahanan Hamim: Politik atau Penegakan Hukum?

April 23, 2024
Hasil Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Polda Gorontalo, Kamis (3/8) yang dihadiri Forkopimda Provinsi Gorontalo dan Stakeholder terkait, tokoh Agama, Akademisi, mahasiswa, perwakilan masyarakat dan Pers, melahirkan beberapa kesimpulan terkait dengan tingginya kasus bunuh diri.

Sejumlah Pihak Desak Pemerintah Gorontalo Tetapkan KLB Bunuh Diri

Agustus 4, 2023

Perayaan Setahun FDG Sukses Digelar, Jadi Ajang Silaturahmi Sejumlah Tokoh

Begini Kronologi Kisruh APBD Kabgor Versi Irwan Dai

Sudah Terima Memori Banding Dari JPU, TPHI AD : Ada Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta Persidangan

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Index
  • Disclaimer

© 2025 Mimoza TV - PT. Mimoza Multimedia Agus Salim St. 67 Gorontalo

Welcome Back!

Sign In with Facebook
Sign In with Google
OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
  • Login
  • Index Berita
  • Kabar Daerah
    • Provinsi Gorontalo
    • Kota Gorontalo
    • Kabupaten Gorontalo
    • Bone Bolango
    • Boalemo
    • Pohuwato
    • Gorontalo Utara
  • Peristiwa
    • Nasional
    • Internasional
  • Cek Fakta
  • Ekonomi
  • Politik
    • Partai
  • Hukum & Kriminal
  • Opini
  • Sosial Budaya
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
    • Kabar Kampus
    • Kesehatan
    • Kuliner
    • Lingkungan
    • Musik
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Sekitar Kita
    • Unik
No Result
View All Result

© 2025 Mimoza TV - PT. Mimoza Multimedia Agus Salim St. 67 Gorontalo

Go to mobile version