Gorontalo, Mimoza.tv – Aksi oleh aliansi Gerakan Rakyat Boalemo Bersatu (GRB) meminta agar pemerintah daerah, Bupati beserta jajaran SKPD untuk dapat memberikan klarifikasi, sehingga bisa memberikan ketenangan dan menjaga daerah tetap kondusif.
Terkait dengan aksi Gerakan Rakyat Melawan (GRM) yang menuntut bupati Boalemo Darwis Moridu mundur dari jabatannya, selanjutnya aksi damai oleh GRB (Gerakan Rakyat Bersatu Damai Bertasbih), yang disusul lagi Gerakan 219 yang menuntut hak angket segera dilaksanakan.
Hendra Saidi, selaku juru bicara Bupati Boalemo, saat melakukan konfrensi pers mengatakan bahwa rangkaian kegiatan aksi demo ini tidak berpengaruh pada kinerja pemerintahan saat ini.
“Justru ini menjadi spirit dan motivasi pemerintah dalam rangka melaksanakan program, sesuai amanah undang-undang,” ujar Hendra Saidi.
Pemerintah Boalemo lanjut Hendra, dalam kurun waktu satu tahun terakhir, itu masih banyak yang perlu dibenahi dan terus dikembangkan oleh SKPD masing-masing.
Dalam kesempatan itu juga Asisten II Pemkab Boalmeo Mus Moha menjelaskan bahwa terkait dengan serangkaian aksi unjuk rasa di Kabupaten Boalemo, bahwa pemerintah daerah dalam mengambil suatu kesimpulan melakukan suatu tindakan, tentunya harus berdasarkan pemikiran yang matang dengan komperensif.
Demikian pula soal isu atau tuntutan dari masa aksi ARM, kita akan kaji lebih jauh termasuk persoalan non-job, pihaknya akan menjawab semua tuntutan masyarakat, sepanjang melalui suatu mekanisme dan jalur yang resmi.
Pemerintah daerah juga akan merespon dan menjawab sejumlah tuntutan dari ARM dengan harapan pelaksanaan aksi menyampaikan suatu pendapat didepan umum berjalan dengan damai dan kondusif tidak menimbulkan polemik dimasyarakat.
“Setelah melihat semua tuntutan masa aksi, bupati berpesan lebih khusus kepada para ASN supaya lebih fokus pada tugas dan tanggung jawab masing-masing dan rencana kerja yang telah disepakati melalui penjabaran 14 Program Unggulan,” urainya.
