Gorontalo, mimoza.tv – Fraksi NasDem – Amanat, DPRD Provinsi Gorontalo telah melakukan kajian terhadap dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun Anggaran 2020, disandingkan dengan dokumen dokumen Pergub Nomor 8 Tahun 2017, tentang RPJMD Tahun 2017 – 2022, Rencana Kerja Pemda Tahun 2020, serta Perda Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBD Tahun Anggaran 2020.
Namun saja, dari kajian yang hasilnya dirilis dihadapan awak media tersebut berbuntut tanggapan dan dikatakan “TUMPUL” oleh Juru Bicara Gubernur Gorontalo, Noval Abdussamad.
Lalu apa saja 10 poin yang menjadi sorotan Fraksi NasDem – Amanat tersebut, berikut uraiannya.
- Refocusing dan revitalisasi penambahan ruang kelas baru.
Poin pertama dari kajian tersebut adalah, Dinas pemdidikan Pemuda dan Olahraga, terdapat progra, dan kegiatan yang dituangkan dalam mata anggaran tidak dilaksanakan refocusing anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang refocusing kegiatan, relokasi anggaran, serta opengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19, serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.
Pada poin ini fraksi gabungan tersebut meminta penjelasan secara terinci atas ketidakpatuhan.
- Proktor ujian bagi sekolah madrasah sejumlah 150 orang
Untuk poin ke dua ini Fraksi NasDem – Amanat juga menyoal Dinas Pendidikan dan Pemuda, Olahraga dalam program dan kegiatan berupa pelatihan proktor ujian sekolah madrasah. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan bagi 150 orang.
Kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan lantaran adanya penghapusan Ujian Nasional oleh Kementerian. Dalam jumpa persnya Ketua Fraksi NasDem – Amanat mengatakan program tersebut patut dipertanyakan, dimana terjadi serapan anggaran sebesar 100 persen, caopaian fisik 100 persen, dan didalam output dijelaskan kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya penghapusan ujuan nasional. Fraksi pun merekomendasi penguatan terhadap audit internal terhadap pemanfaatan anggaran dan peruntukannya.
- Tidak teliti dan tepat dalam menentukan pagu anggaran
Ketua Fraksi NasDem – Amanat, Yuriko kamaru juga menyorot Dinas Kesehatan, dimana terdapat program dan kegiatan yang menunjukan tingkat capaian fisik 100 persen akan tetapi tingkat capaian keuangan dibawah 90 persen.
Adapun program dan kegiatan itu diantaranya adalah, pelayanan medik di RSUD Ainin Habibie, pelayanan kesehatan dasar (DAK fisik reguler), bantuan operasional kesehatan atau BOK (DAK non fisik), serta beberapa kegiatan lainnya.
Fraksi ini menyorot, bahwa kondisi ini menunjukan tidak teliti dan tepat dalam menentukan pagu anggaran setiap program dan kegiatan, serta menjadi catatan dalam perumusan RKPD.
- Program Jamkesta.
Dinas Kesehatan terdapat program dan kegiatan Jamkestra, dimana output-nya, penduduk miskin yang didaftar ke BPJS mendapat jaminan kesehatan selama 12 bulan berjumlah 91.827 jiwaq, dengan tingkat capaian keuangan sebesar 81,88 persen, serta tingkat capaian fisiknya sebesar 100 persen.
Fraksi menyoal, program tersebut sebagai indikasi keberpihakan urusan wajibwajib tidak secara totalitas untuk rakyat Gorontalo. Sebab banyak masyarakat Gorontalo yang tak mampu, tidak mendapatkan layanan Jamkesta. Sementara anggaran tersedia 81,88 persen.
- Anggaran Bansos puluhan milyar
Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, anggaram bantuan sosial (Bansos) sangat besar sampai puluhan milyar. Fraksi NasDem – Amanat merekomendasi agar kedepannya Bansos tersebut diarahkan ke Bansos pemberdayaan masyarakat. Selain itu juga, penerimanya harus jelas dan sesuai dengan data DTKS, serta jenis Bansosnya harus memberdayakan produk lokal. Fraksi juga beralasan agar ekonomi rakyat tetap hidup.
- Kegiatan pemagangan berbasis pengguna lebih dari 1milyar.
Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi, terdapat program dan kegiatan pemagangan berbasis pengguna sebesar Rp 1.089.495.000,- dari APBD induk sebesar Rp 1.132.495.000,-
Dalam penyampaiannya, fraksi gabungan tersebut menilai perlu adanya penjelasan secara menyeluruh atas program kegiatan tersebut, seperti dimana tempat pelaksanaan program, jenis pemagangannya seperti apa, serta bagainmana kegiatan tersebut dilakukan semasa pandemi. Fraksi pun merekomendasikan untuk melakukan evaluasi terhadap kepatuhan regulasi dalam setiap program dan kegiatan yang telah terangarkan.
- Promosi wisata anggaran besar namun mubazir.
Pada poin ini fraksi juga menyorot soal program promosi seni budaya. Perlu ditinjau kembali standar harga pembuatan video promosi. Jika video promosi tersebut hanya disebarluaskan lewat videotron yang ada di bandara, maka kegiatan dengan biaya sangat tinggi ini sangat mubazir.
Terungkap bahwa pagu anggaran APBD induk sebesar 1.188.801.500. Dan anggaran pada LKPJ sebesar Rp 625.128.900.
Ada pun rekomendari yang disampaikan Yuriko bersama anggota fraksi lainnya adalh, melakukan perhitungan anggaran dan besarannya, serta aazas manfaat untuk pembangunan daerah.
- Radio Suara RH ambil alih peran RRI
Dalam penyebarluasan informasi juga fraksi menyoroti soal progran kegiatan penyebarluasan informasi melalui Radio Suara Rakyat Hulondalo (Suara RH), yang dalam APBD induk sebesar Rp 1.332.345.000,- Sedangkan dana yang tercantum dalam LKPJ sebesar Rp 1.166.836.433,-
Pada poin ini fraqksi mempertanyakan, apakah sudah memperhatikan PP Nomor 11 Tahun 2005, tentang Penyelenggaran Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, serta bagaimana dengan radio yang disiarkan oleh Radio Suara RH.
Yuriko dalam keterangannya mengatakan, bahwa keberadaan Radio Suara RH sesuai dengan UU Penyiaran hanya dikenal sebagai penyiaran publik, sementara di daerah ada RRI.
Faktanya adalah, Radio Suara RH telah mengambil alih peran RRI, dan banyak membuat radio-radio swasta lokal kesulitan karena anggaran dari Pemprov hanya untuk Radio Suara RH.
Olehnya, fraksi merekomendasikan, agar dapat dilakukan evaluasi, agar distribusi anggaran keberbagai radio berdasarkan kinerja.
- Sebanyak 8 IKU Provinsi Gorontalo tidak tercapai.
Dari 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Gorontalo tahun 2020, dalam realisasinya ada 8 indikator utama yang tidak tercapai, bahkan khusus untuk pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 6,69 persen. Capaiannya hanya -0,02 persen. Fraksipun memandang perlu penjelasan secara mendetail, guna pencapaian program pembangunan di Provinsi Gorontalo.
- Asas manfaat dari perencanaan.
Pada poin ini juga, secara umum dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2020 dan ABPD Induk, hampir seluruh OPD memiliki anggaran perencanaan. Karena itu Fraksi NasDem – Amanat merekomendasi, bahwa dapat dijelaskan asas manfaat dari perencanaan yang dilakukan.(red)
