Gorontalo, mimoza.tv – Fraksi NasDem – Amanat, DPRD Provinsi Gorontalo telah melakukan kajian terhadap dokumen Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2020.
Satu dari sekian banyak LKPJ yang dipletoti oleh Fraksi NasDem – Amanah tersebut adalah adanya kegiatan dan program kegiatan penyebarluasan informasi melalui radio Suara Rakyat Hulondalo (RH).
Ketua Fraksi NasDem Amanat, Yuriko Kamaru dalam keterangannya mengungkapkan, dalam APBD Induk, jumlah anggaran untuk radio tersebut mencapai Rp 1.332.345.000,-, sedangkan dana LKPJ sebesar Rp 1.166.836.433. Bahkan menurut Yuriko, angka tersebut sangat luar biasa dan mengundang tanda tanya. Apa efeknya bagi pembangunan yang ada di Provinsi Gorontalo terutama untuk penurunan angka kemiskinan dan pemerataan pembangunan, sementara anggarannya begitu besar.
“Jadi kami mohon dan kami tau aturannya adalah bahwa aturannya itu hanya mewajibkan 1 radio pemerintah yang ada di wilayah provinsi. Pertanyaannya apakah RRI itu bukan merupakan bagian dari provinsi?” ucap Yuriko.
Lebih lanjut dirinya mempertanyakan juga, apakah dalam hal tersebut Pemprov Gorontalo telah memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (LPP). Keberadaan radio Suara RH lanjut Yuriko, hanya mengenal penyiaran publik dan di daerah ada RRI.
“Faktanya , radio Suara RH telah mengambil alih peran RRI dan banyak membuat rqadio-radio swasta lokal kesulitan karena anggaran Pemprov hanya untuk radio RH. Kami dari fraksi merekomendasi, kedepannya pendanaan lewat APBD untuk radio Suara RH perlu dievaluasi,” tegasnya.
Hal lainnya yang jadi bahan sorotan juga kata Yuriko adalah refocusing anggaran.
“APBD iniduk itu sekitar Rp 1.332 miliar. Sedangkan LKPJ-nya sebesar Rp 1.166 miliar. Refocusingnya mungkin hanya dikurangi sekian saja. Sementara perintah dari Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocusing, kemudian SK dari dua menteri yang menegaskan bahwa refocusing bisa dilakukan sampai 50 persen. Terakhir saya katakan, anggaran pemerintah untuk LKPJ tahun 2020 itu paling banyak habis di perencanaan. Begitu banyak perencanaan yang dilakukan. Pertanyaannya adalah apa manfaatnya bagi masyarakat ?” tutup Yuriko.(luk)
