Gorontalo, Mimoza.TV – Kepala Inspektorat Provinsi Gorontalo, Iswanta membantah jika pemilihan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) hanya berdasarkan suka dan tidak suka. Menurutnya pemenuhan kuaota tersebut didasarkan pada rangking hasil ujian kompetensi dari Kemendagri agar pemilihannya lebih objektif.
Iswanta juga mengakui tidak melakukan seleksi secara internal lagi karena belum mengenal keseluruhan calon Pejabat P2UPD.
“Saya baru sebulan menjabat Kepala Inspektorat Provinsi Gorontalo sehingga saya belum mengenal satu persatu staf saya. Maka dari itu kriteria yang kami gunakan untuk memilih mana yang prioritas dilantik terlebih dahulu adalah rangking hasil ujian kompetensi dari Kemndagri”. Tandas Iswanta.
Namun berbeda dengan hasil penelusuran tim Mimoza.TV. Berdasarkan data yang ditemukan terdapat beberapa nama yang tidak masuk rangking tapi sudah dilantik, sebaliknya nama lain yang memiliki nilai akhir tinggi dan masuk dalam rangking tapi tidak dilantik.
Terdapat empat nama yang mendapat nilai di atas 80 namun tidak dilantik, sementara lainnya hanya berkisar pada angka 70 sudah dilantik.
Polemik Pelantikan P2UPD ini sempat mencuat karena dinilai penentuan prioritas yang dilantik terlebih dahulu tidak melalui seleksi internal Inspektorat, sehingga kriteriaanya dianggap tidak jelas. Inspektorat diduga hanya menentukan berdasarkan rasa suka dan tidak suka.
Polemik ini juga sempat mendapat sorotan beberapa anggota Komisi satu DPRD Provinsi Gorontalo. Mereka berbendapat perlu menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo untuk menyelesaikan permasalahan ini.(*)
