Gorontalo, mimoza.tv – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Adhan Dambea menyorot soal Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang tidak mengundang Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dalam perayaan Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 77, tahun 2022.
Adhan menyampaikan, tidak diundangnya Anggota DPRD tersebut merupakan pertama kali dalam sejarah Pemprov Gorontalo yang terbentuk sejak tahun 2000.
“Selama dalam sejarah berdirinya Provinsi Gorontalo, nanti tahun ini nggota dewan tidak di undang oleh pemerintah. Artinya, kalau saya melihat memang persoalan kecil. Tapi ini satu tanda bahwa memang Anggota DPRD ini tidak diperhitungkan,” ucap Adhan saat diwawancarai wartawan ini, Selasa (16/8/2022) malam.
Lebih lanjut Aleg Dapil Kota Gorontalo ini mengaku bahwa dirinya sudah menghubungi dan mengecek ke rekan sesama Aleg lainnya. Namun kata dia, tidak ada pemberitahuan atau undangan untuk acara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 77 tersebut.
“Anggota dewan saya sudah cek. Bahkan sudah cek ke pendamping, ke Humas DPRD. Semuanya tidak ada pemberitahuan atau undangan. Mungkin saja anggota dewan ini dianggap tidak perlu untuk peringatan hari yang bersejarah. Bayangkan wakil rakyat tidak diundang,” ucap Adhan.
Tak hanya di lingkup DPRD saja, dirinya juga mengaku mempertanyakan hal itu lewat pesan aplikasi WhatsApp kepada Karo Pemerintahan, Sekda Provinsi Gorontalo, dan bahkan ke ajudan Penjabat Gubernur. Tetapi kata mantan Ketua DPRD Kota Gorontalo ini hanya di baca saja dan tidak di balas.
“Tercentang biru tanda di baca. Tetapi tidak di balas,” singkat Adhan.
Mantan Wali Kota Gorontalo ini mengatakan, hal yang demikian itu di nilai oleh sesama anggota dewan lainnya sebagai sikap yang menggambarkan tidak ada kemitraan. Kemitraan itu sendiri lanjut Adhan hanya dalam undang undang saja, dan tidak ada implementasinya.
“Hal yang begini ini kan Penjabat Gubernur-nya tidak tau-menau. Entah ini ada unsur sengaja atau tidak, sehingga stafnya membuat seperti itu agar sasaran lagi penjabat gubernurnya. Saya bisa saja mengatakan ini ada unsur kesengajaan agar penjabat gubernurnya nanti yang rusak,” tegas Adhan.
Terakhir dirinya mengatakan, perlunya Penjabat Gubernur untuk melakukan evaluasi total terhadap kinerja seluruh staf dan pembantu di lingkup Pemprov Gorontalo.
Pewarta : Lukman.
