Gorontalo, mimoza.tv – Wakil Walikota Gorontalo, Ryan Kono menekankan pentingnya mereformasi paradigma bagi jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Gorontalo. Hal itu diungkapkannya saat membuka kegiatan sosialisasi dan evaluasi pelaksanaan refomasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, yang diikuti seluruh OPD, di aula kantor Wali Kota Gorontalo, Kamis (27/8/2020)
Refomasi dimaksud kata orang nomor dua di Kota Gorontalo ini, agar kerja organisasi pemerintahan lebih adaptif, inovatif dan responsif terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis.
Menurutnya seiring kemajuan teknologi, seharusnya dapat dijadikan sarana oleh ASN untuk melahirkan berbagai inovasi memudahkan pelayanan kepada masyarakat.
“Sekarang ini kita diperhadapkan dengan era digitalisasi, lakukan lompatan dan kreatifitas untuk kemajuan daerah” ujar Ryan.
Reformasi birokrasi merupakan turunan visi nasional melalui Kementerian Pendayagunaan Aprartur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi RI, wajid dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk dilakukan penilaian dalam mencapai tata kelola yang baik (good governanace) dengan cara mendorong paradigma ASN.
Olehnya melalui evaluasi kinerja, dirinya bersama Wali Kota Gorontalo, Marten Taha wajib mengetahui kendala dan hambatan dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah dituangkan pada RPJMD 2019-2024.
“Kita akan melakukan evaluasi secara berkala, guna mengetahui program dan kegiatan pada RPJMD apakah telah berjalan dengan target yang ditentukan” kata Ryan.
Penjabaran reformasi birokrasi juga kata dia, akan mempengaruhi simplifikasi tubuh organisasi pemerintahan yang dinilai kurang efisien dan efektif. Struktur jabatan pada organisasi pemerintahan akan dilakukan perampingan serta menerapkan Meryt sistem.
“Untuk itu, sudah sewajarnya kita dari Pemkot melakukan perubahan manajemen kerja. dengan memfokuskan pada program program yang bersentuhan langsung dengan pemenuhan akses kebutuhan masyarakat, berpedoman pada RPJMD dan RPJMN” jelasnya.
Dirinya menjelaskan juga, ada delapan aspek area perubahan yang harus diseriusi. Area itu lanjut Ryan diantaranya manjemen perubahan, deregulasi kebijakan organisasi, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik.
“Segera menyusun langkah-langkah strategis sesuai bidang tugas masing-masing, lakukan inovasi pada setiap program dan kegiatan, jangan melakukan pekerjaan yang bersifat rutin belaka tapi rubah cara pikir dan cara kerja yang masih bersifat manual kerana masyarakat menuntut pelayanan yang maksimal” tandasnya.
Dirinya juga meminta etos kerja jangan sampai lentur, walaupun saat ini tengah diperhadapkan pade pandemi Covid 19, dengan maksimalkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, aparatur pemerintah dituntut profesional, integritas, loyalitas dan komitmen terhadap amanah yang dipercayakan oleh pimpinan.
” Kerjasama secara terpadu baik dari internal organisasi maupun diluar instansi perlu dilakukan. Hilangkan sikap ego program dan kegiatan yang bersifat parsial, sebab tercapainya pemerintahan yang baik harus dilakukan secara kolaboratif dan bersinergi” jelas Ryan.(rls/luk)
