Gorontalo, mimoza.tv – Presiden Forum Demikrasi Gorontalo (FDG) Ishak Liputo mengaku kecewa dengan ketidakhadiran pihak eksekutif, dalam acara dialog FDG yang tayang di Mimoza Tv belum lama ini.
Sebab menurut Ishak, forum FDG itu harusnya menjadi wadah untuk menjelaskan duduk persoalan antara eksekutif dan legislatif tentang polemik POKIR yang belakangan menyita perhatian publil.
“Saya kecewa. Lima kali saya telepon dan di WhatsApp yang namanya Sukri Botutihe, Plh Sekda Provinsi Gorontalo. Tetapi tidak dibalas dan diangkat teleponya. Kemarin baru asisten, sekali saya telepon dia angkat. Malah dia kejar-kejar saya. Saya hanya ingin bahwa acara ini sangat penting untuk menjernihkan persoalan,” ucap Ishak di acara dialog tersebut.
Yang terpenting lanjut Ishak, saat ini publik harus mendengar apa yang terjadi antara eksekutif dan legislatif. Kalau ada asusmi-asumsi, skenario opini gubernur bayangan, maka ini yang akan memperkeruh suasana.
“Yang saya inginkan ini kita semua kuat dan maju bersama-sama. Tetapi yang terjadi hari ini adalah antara eksekutif dan legislatif. Saya mencoba hubungi Ketua Fraksi Golkar, yang dalam percakapannya meledak-ledak mengatakan kepada saya, katanya sampai buang-buang meja dihadapak eksekutif. Tetapi mana kehadirannya disini?. Bahkan saya juga menghubungi Ketua DPD I Golkar. Saya katakan ke Pak Rusli untuk jangan terjebak dengan peristiwa yang terpampang di koran,” tegasnya.
Bahkan kata dia, dalam situasi ini perlu untuk di renungi, jangan sampai dibuat seperti ada jurang pemisah antara Hamka Hendra Noer dengan Rusli Habibie.
“Pak Hamka dan pak Rusli ini sangat baik. Olehnya kalau ada SKPD-SKPD yang cari muka, saya tau siapa mereka. Sekali lagi jangan hanya cari muka. Jangan munafik. Dan andaikan PLH Sekda ini hadir disini, dia (baca : PLH Sekda Provinsi) harus minta maaf kepada forum ini atas lima kali saya telepon yang tidak dia angkat,” tegas Ishak.
Bahkan jika memang Plh Sekda Provinsi itu tidak juga mau minta maaf, Ishak menduga, jangan-jangan orang tersebut yang sengaja memecah belah antara Penjagub Hamka denga Rusli Habibie.
“Meja forum demokrasi ini saya ciptakan untuk menjernihkan permasalahan. Tetapi jika tidak ada yang mau datang, tidak mau kondusif. Ada apa? Dan itu perlu dipertanyakan. Kalau hanya masalah POKIR ini sudalah. Kita semuanya sudah tau ini hanya ganti kulit saja. Saya kira kita disini hanya menyatukan dan meluruskan apa diluar sana yang tidak baik,” tutur Ishak.
Terakhir Ishak memberikan apresiasi kepada dua Aleg Puncak Botu yakni Adhan Dambea dan Erwin Ismail, atas kehadiran dan memberikan informasi persoalan POKIR tersebut. Bahkan dirinya juga mengapresiasi Yusran Lapananda, satu-satunya perwakilan birokrat dari Kabupaten Gorontalo yang hadir dan memberi sumbangsi pemikiran terhadap polemik POKIR tersebut.
“Kepada pak Penjagub Hamkah, saya berpesan agar Pak Yusran Lapananda ini untuk dijadikan pejabat dilingkup Pemprov Gorontalo. Karena pemikiran-pemikiran beliau terhadap permasalahan ini dapat mencerahkan publik. Beliau layak untuk dipertimbangkan,” tutup Ishak.
Pewarta : Lukman.
