Jakarta, mimoza.tv – Calon Presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, menyebut bahwa masalah Papua terjadi karena gerakan separatisme, ada campur tangan asing, dan ada kekuatan tertentu.
“Masalah Papua, adalah rumit karena di situ terjadi suatu gerakan separatisme. Separatisme ini kita sudah ikuti sudah cukup lama, ada campur tangan asing di situ,” ucap Prabowo saat debat capres pertama di KPU, 12 Desember 2023.
Namun, Dosen Fakultas Hukum, Unika Atma Jaya, Asmin Fransiska, mengatakan, melihat isu Papua dari kacamata kekerasan seperti terorisme dan separatisme merupakan pandangan yang tidak tepat. Ia menegaskan, kasus kekerasan di Papua justru yang paling banyak korbannya adalah masyarakat sipil. “Apa yang direspon terhadap Papua yaitu keterkaitan konflik di papua dengan terorisme, merupakan pembelokan atas isu Papua, yaitu pelanggaran HAM atas prinsip kebebasan, yaitu Kebebasan dari diskriminasi dan bebas dari kekerasan,” ujarnya seperti dikutip dari situs CekFakta.com.
Komnas HAM memberikan data kasus kekerasan yang justru korbannya adalah masyarakat sipil. Dikutip dari Jubi.id, Komnas HAM mencatat sepanjang tahun 2022, setidaknya terdapat 46 kasus kekerasan di Papua.
Komnas HAM terus mendorong berbagai upaya penyelesaian kekerasan di Papua, termasuk melalui dialog damai. Laporan Human Rights Monitoring tahun 2022 menyatakan bahwa setiap tahun tanggal 10 Desember sebagai peringatan Hari Hak Asasi Manusia, aparat keamanan membubarkan demonstrasi damai dan orasi untuk memperingati peristiwa bersejarah tersebut.
Tetapi, peningkatan terbesar dalam pelanggaran kebebasan berkumpul, berekspresi, dan penahanan sewenang-wenang disebabkan oleh intervensi polisi sebelum dan selama perayaan Hari Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember. HRM menerima informasi tentang 110 penangkapan sewenang- wenang di empat lokasi antara 8 dan 10 Desember 2023.
Sementara itu, Peneliti Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiatri dikutip dari Kompas.com, mengatakan, ada empat akar masalah di Papua yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Aisah mengatakan, diskriminatif dan rasisme salah satu permasalahan yang baru-baru ini terbukti terjadi di Jawa Timur.Kedua, terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM yang tak kunjung selesai.
“Tapi sampai saat ini pelanggaran HAM yang terjadi di Wasior, Wamena, Paniai ini belum terselesaikan. Dan itu terjadi di era reformasi,” ujarnya.
Ketiga, pemerintah dinilai gagal melakukan pembangunan di Papua. Ia mengatakan, pihaknya menemukan kondisi kemiskinan di Papua semakin tinggi terutama di wilayah kabupaten dan kota.
“Ini Ironi sebenarnya, karena Otsus (Otonomi Khusus) sudah berjalan hampir 30 tahun, tapi kok enggak ada perubahan padahal Otsus itu untuk Orang Asli Papua (OAP),” tuturnya.
Terakhir, menurut Aisah, pemerintah selalu menghindari perdebatan tentang status dan sejarah politik Papua. Ia pun mengatakan, permasalahan itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Papua untuk meluruskan sejarah yang tidak pernah selesai.
Klaim Prabowo bahwa masalah Papua akibat gerakan separatisme dan campur tangan asing adalah menyesatkan.
Penulis : Lukman.
