Gorontalo, mimoza.tv – Program dialog Forum Demokrasi Gorontalo yang tayang di Mimoza Tv dengan topik Gaduh APBD, NDH Pecah Kongsi pada Senin (6/12/2021) kemarin menyita perhatian masyarakat Gorontalo maupun warganet.
Betapa tidak, acara yang dikemas bak Indonesia Lawyers Club tersebut menghadirkan berbagai narasumber kompeten, membahas polemic APBD Kabupaten Gorontalo bahkan isu pecah kongsi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo dan Hendra Hemeto.
Berikut beberapa momen yang sempat awak redaksi rekam dalam dialog tersebut.
Iskandar Mangopa : Kami Absen Karena Hal ini Akan Bermasalah Dikemudian Hari
Dalam dialog tersebut Ketua Fraksi Golkar DPRD kabupaten Gorontalo, Iskandar Manggopa menjadi narasumber yang didaulat pertama kali oleh host, Hadi Sutrisno Daud.
Iskandar menjelaskan ketidakhadirn fraksinya dalam paripurna tersebut, yang pertama menyangkut isi APBD. Bahkan kata dia, pihaknya masih meminta TAPD dan Banggar agar APBD ini harus difinalisasi.
“Kalau begini caranya, saya tidak mau setelah APBD ini disahkan nantinya akan bermasalah dikemudian hari,” ucap Iskandar.
Dirinya khawatir karena ruang finalisasi tidak cukup, maka ada beberapa yang perlu didiskusikan dalam APBD tersebut seperti; terkait masalah P3K, pendamping PKH dan perampingan aparat desa.
Irwan Dai : Kalau ingin menjatuhkan Pak Nelson Saya Kira Gampang.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo dari Fraksi Golkar, Irwan Dai mengungkapkan, persoalan di DPRD itu murni pembahasan APBD. Sehingga itu kata dia, jangan sikap kritis Partai Golkar di DPRD itu dianggap sebuah sikap yang tidak senang kepada Bupati, Nelson Pomalingo.
“Kami wajar memprotes bahwa tunjangan aparat desa atau pesangon yang disyaratkan oleh peraturan bupati tidak dianggarkan. Dan itu wajar kita sampaikan di DPRD. PKH yang sampai saat ini mengeluh bahwa harus ada dana sharing dari pemerintah juga tidak terakomodir. Demikian juga pendamping desa yang sudah dibentuk tidak ada anggarannya,” ujar Irwan.
Terkait opini liar yang berkembang saat ini, Irwan menekankan bahwa Partai Golkar sendiri berjuang habis-habisan untuk memenangkan pasangan ini.
“Andaikan diakhir nanti kita dianggap bahwa kehadiran kita tidak ada, ya Bismillah. Saya kira ini yang perlu diluruskan, sehingga jangan nanti ada anggapan Fraksi Golkar ada yang komando dibelakangnya. Pemerintah yang sekarang ini hadir harus kita pertahankan hingga akhir jabatan. Kalau ingin menjatuhkan Pak Nelson saya kira gampang. Tunggu saja 2024. Itu momen, dan beliau pasti tidak mencalonkan lagi,” tukasnya.
Jayusdi Rivai : Pembahasan APBD Bukan Milik Prof Nelson Atau Hendra Hemeto
Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Gorontalo Jayusdi Rivai menyampaikan, persoalan yang terjadi di DPRD, pihaknya sepemahaman dengan partai Golkar bahwa tidak ada hubungan dengan pemerintah daerah.
“Karena pembahasan APBD itu bukan milik Prof Nelson atau Hendra Hemeto, atau juga milik DPRD. Pembahasan APBD itu milik rakyat di Kabupaten Gorontalo. Sehingga , Ketika terjadi beda pandangan masyarakat, maka sikap fraksi pun bisa berbeda. Tapi tidak mencerminkan perbedaan pada pimpinan,” kata Jayusdi.
Salahudin Pakaya : Salah Satu Kelemahan DPR Adalah Tidak Mampu Memfungsikan Fungsi Utamanya
Dekan Fakultas Hukun Universitas Muhammadiyah, Salahudin Pakaya mengatakan, salah satu kelemahan DPR adalah tidak mampu memfungsikan secara maksimal fungsi utamanya, yaitu legislasi, pengawasan dan anggaran.
“Saya kira teman-teman di DPRD Kabupaten Gorontalo terutama Fraksi Golkar sedang memerankan itu. Dan saya membacanya, teman-teman di eksekutif juga harus menyadari itu bahwa peran-peran itu harus dimaksimalkan dan tidak boleh kendor. Apalagi membahas soal APBD, dimana seluruh kepentingan publik ada disitu,” ucap Salahudin.
Dari sisi demokrasi, Salahudin melihat hal ini berada dalam situasi dinamika demokrasi yang menarik. Karena kata dia, kalua demokrasi ini bisa hidup, maka hal itu akan melahirkan iklim investasi bisa masuk.
Umar Karim : Bagi Saya ini Belum Selesai, Justru Baru Dimulai
Pengamat politik sekaligus Mantan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Umar Karim menilai, polemik yang terjadi di Kabupaten Gorontalo, yang oleh Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Gorontalo Jayusdi Rivai sudah dianggap selesai, justru menurutnya belum, bahkan baru dimulai.
“Faktanya adalah, Partai Golkar itu membentuk tim infestigasi. Ada yang keliru disana. Walaupun saya yakin tim infestigasi ini tidak bakal menyalahkan ke lima anggotanya.
Prof, Fahrudin Olilingo : Perlu Ada Harmonisasi Antara Bupati dan Wakil Bupati
Berbicara soal adanya kemungkinan terjadi kegaduhan yang mengarah pada pecah kongsi pasangan NDH, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo dan Sekjen Badan Kerjasama Utara-Utara, Fahrudin Olilingo menyampaikan, perlu ada harmonisasi antara Bupati dan Wakil Bupati.
“Sesuatu itu bisa saja terjadi, dan itu bisa terbaca dari sekarang. Tetapi ini yang harus kita rem jangan sampai terjadi. Menurut saya, dalam teori kepemimpinan, ada bupati dan wakilnya, kalua masing-masing jalan sendiri, justru ini mudah dimasuki oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Maka harmonisasi antara bupati dan wakilnya itu perlu dengan cara memahami fungsi masing-masing,” ucap Prof. Fahrudin.
Nasir Tongkodu : Semua ini Hanya Sinyalemen Saja
Juru Bicara Bupati Gorontalo, Nasir Tongkodu mengatakan semua yang terjadi selama ini hanya sinyalemen saja. Karena menurutnya, sinyalemen itu melihat dengan cara dan interprestasinya sendiri.
“Dari narasumber yang saya dengar, esensinya mereka ini mempertahankan kepemimpinan Pak Nelson dan Pak Hendra sampai diujung 2024. Disana ada dua persimpangan. Persimpangan ke Puncak Botu dan satunya tetap di kabupaten. Antara keduanya sampai saat ini berjalan dengan normal, dan tetap pada komitmen awal.” tutur Nasir.
Robby Hunawa : Apresiasi Buat Teman-Tteman Fraksi Golkar
Dosen Sosial Politik Universitas Gorontalo, Dr Robby Hunawa saat tampil di acara Forum Demokrasi Gorontalo menyatakan apresiasi kepada Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo dari Fraksi Golkar.
“Ketua mereka ada dengan paket bupati, tetapi dalam penetapan APBD mereka di luar. Maka pertanyaan yang akan muncul, APBD 2022 itu APBD siapa?. Walaupun tadi dikatakan merupakan satu kesatuan, tetapi dalam pengambilan keputusan akhir Fraksi Golkar tidak disitu. Kita tidak bisa bilang apa-apa, karena setiap partai itu mempunyai hak konstitusional dalam mengambil keputusan,” kata Dr Robby.
Ishakr Liputo : Ingin Kabupaten Gorontalo Maju, Bersatulah
Presiden Forum Demokrasi Gorontalo, Ishakr Liputo menyampaikan, jika ingin Kabupaten Gorontalo itu maju, sebaiknya dari Partai Golkar dan PPP sebagai partai pengusung Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo, bersatu seiring sejalan.
“Jangan sampai masyarakat menilai apa yang kita lakukan akan kita bicarakan apa yang kita bahas pada malam hari ini hanya berkesan bahwa seolah-olah fraksi yang mempertahankan argumentasinya. Oleh karena itu kalau meja bundar yang saya buat ini yang saya selalu saya katakan menuju Gorontalo kuat,” tegas Ishak.
Pewarta: Lukman
