Gorontalo, mimoza.tv – Rapat Paripurna persetujuan rencana perjanjian kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha (KPDBU) untuk pembangunan RSUD Hasri Ainun Habibie digelar di Ruang paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (18/11/2019) kemarin
Dari empat fraksi yang menyetujui pembangunan RS menggunakan skema KPDBU tersebut, tiga fraksi diantaranya menyatakan tidak yakin. Salah satunya adalah Fraksi PDI Perjuangan.
La Ode Haimudi selaku juru bicara fraksi tersebut mengungkapkan, merasa pesimin jika melihat anggaran belanja daerah saat ini yang masih defisit.
“Anggaran kesehatan kita yang di proyeksi sebesar 10 persen hanya 172 miliar. Kita saat ini kalau mau konsisten, kita hanya mengalokasikan hanya 10 persen sesuai perintah undang-undang. Hal ini karena banyaknya sektor-sektor unggulan yang diprogramkan gubernur yang juga harus menelan biaya 10 persen. Sementara posisi saat ini kita harus mencari cara mengurangi defisit sebesar 153 milyar,” ucap La Ode saat tampil memberikan pandangan.
Anggaran tersebut kata La Ode baru pada posisi operasional, termasuk belanja langsung di sektor kesehatan yang juga masih defisit.
“Jadi mohon maaf, apa yang disampaikan oleh Pemprov Gorontalo tidak masuk di akal Fraksi PDI perjuangan. Dan dari kondisi ini, maka Fraksi PDI Perjuangan berkesimpulan, menyetujui pengembangan Rumah Sakit Ainun Habibie dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah. Dengan melihat posisi yang tidak sesuai dengan fiskal ini, maka PDI Perjuangan menolak pembangunan rumah sakit tersebut dengan skema KPDBU,” tegas La Ode.
Meski demikian fraksinya juga menyarankan dua hal terkait pengembangan RS tersebut. Hal yang pertama adalah, pengembangan secara bertahap, dana APBD dan Alkes sebahagian bermohon pada Kementrian kesehatan melalui dana alokasi khusus (DAK), untuk meninkadlanjuti penyampaian Menteri Kesehatansaat mengadakan kunjungan perdana pada bulan Oktober lalu.
Saran yang ke dua juga dikatakan La Ode adalah, bekerja sama dengan RS Dunda yang ada di Kabupaten Gorontalo, RS Aloei Saboe yang ada di Kota Gorontalo, yang jaraknya saling berdekatan, agar mengembangkan unggulan tertentu.
“Jadi selain dua rumah sakit itu mengembangkan unggulan tertentu, RS Ainun Habibie juga mengembangkan unggulannya juga. Sehingga dengan prioritas menekan biaya rujukan ke luar daerah Gorontalo, tandas La Ode.
Selain Fraksi PDI Perjuangan, dua fraksi lainnya masing-masing Fraksi Nasdem Amanat, Fraksi PKS juga menolak pembangunan RS Ainun Habibie menggunakan skema KPDBU tersebut.(luk)
