Gorontalo, mimoza.tv – Kritik pedas kembali mengemuka dalam polemik dugaan ijazah palsu Wakil Bupati Gorontalo Utara, Nurjanah Hasan Yusuf. Kali ini datang dari Hendrawan Dwikarunia Datukramat, Presiden BEM UNG 2023 sekaligus analis gerakan sosial, yang menyoroti perubahan sikap mantan Sekda Gorut, Ridwan Yasin.
Hendrawan menilai langkah Ridwan yang tiba-tiba menyatakan ijazah Wabup “sah secara hukum” sekaligus mengundurkan diri sebagai saksi, menunjukkan inkonsistensi serius. Baginya, justru di titik ini publik makin beralasan untuk curiga.
“Publik tidak buta ingatan. Pada Maret, Ridwan yang pertama kali mempersoalkan kejanggalan ijazah itu, bahkan meminta Bawaslu menyelidiki kemungkinan adanya dua ijazah. Tapi sekarang dia bilang semuanya sah lalu menarik diri sebagai saksi. Statement-nya kontradiktif: menarik diri jadi saksi, tapi bilang ijazahnya asli,” ujar Hendrawan.
Pada Maret 2025, melalui Forum Peduli Demokrasi Gorontalo (FPDG), Ridwan menilai ada ketidakwajaran pada dokumen pendidikan calon Wabup. Ia menyoroti ijazah yang tercantum tahun kelulusan 2012, sementara yang bersangkutan sudah menjadi anggota DPRD Provinsi Gorontalo sejak 2009. Jika mengikuti logika itu, calon tersebut secara administrasi masih berstatus siswa SMP ketika pertama kali duduk di kursi legislatif.
“Itu indikator serius yang dia sendiri ungkapkan. Pernyataannya waktu itu jelas, tegas, dan berbasis data. Tapi menjelang proses hukum berjalan, semua berubah total,” kata Hendrawan.
Dalam rilis terbaru yang dimuat salah satu media lokal, Ridwan menyebut seluruh dokumen pendidikan terkait telah diterbitkan lembaga berwenang dan tidak menunjukkan indikasi pemalsuan. Ia juga menganggap perbedaan jenjang dan rentang waktu pendidikan sebagai hal yang ‘biasa terjadi’.
Menurut Hendrawan, justru perubahan mendadak inilah yang menimbulkan tanda tanya.
“Kalau memang ada bukti baru yang membuat dia mengubah sikap, sampaikan secara terbuka. Jangan diam lalu tiba-tiba berbalik arah. Ini menyangkut integritas dokumen negara, bukan urusan selera pribadi,” tegasnya.
Ia juga menilai langkah Ridwan mengundurkan diri sebagai saksi memperlemah posisi pernyataannya sendiri.
“Jika dia benar yakin ijazah itu sah, apa alasan mundur dari posisi saksi? Sikap seperti ini tidak memberikan kepastian pada publik, malah melahirkan spekulasi,” tambahnya.
Hendrawan mendesak agar aparat tetap melanjutkan penelusuran tanpa terpengaruh manuver atau perubahan posisi pihak tertentu. Baginya, konsistensi informasi dan transparansi proses adalah kunci menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegakan hukum.
“Ini bukan soal siapa yang diserang atau dibela. Ini soal memastikan dokumen yang dipakai untuk menduduki jabatan publik benar-benar valid. Kebenaran tidak boleh kalah oleh dinamika politik,” tutupnya.
Penulis: Lukman.