Kota Gorontalo, mimoza.tv – Puluhan mahasiswa Papua mendesak pemerintah, untuk segera menarik penuh kekuatan militer, baik TNI dan Polri dari tanah Papua, saat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kota Gorontalo.
Penolakan dan permintaan untuk penarikan militer ini, buntut dari kasus penembakan warga sipil yang terjadi pada beberapa waktu lalu, hingga kasus pelanggaran hak asasi manusia lainnya di Papua.
Selasa pagi (8/8/2017), puluhan mahasiswa asal Papua, menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo.
Dalam aksi ini, puluhan mahasiswa Papua ini meminta pemerintah untuk dapat merealisasikan, apa yang menjadi tuntutan mereka. Dimana, salah satunya untuk menarik secara penuh kekuatan militer, baik dari TNI dan Polri yang saat ini ditugaskan di wilayah Papua.
Masa aksi yang terus berorasi, turut memperlihatkan sejumlah penolakan melalui spanduk dan pamplet, yang berisi tuntutan warga Papua yang tinggal di Gorontalo.
“Permintaan penarikan kekuatan militer yang terdiri dari TNI dan Polri ini, buntut dari kasus penembakan sembilan warga sipil pada beberapa waktu lalu. Selain itu juga, pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sekian lama di bumi papua menjadi alasan lain digelarnya aksi kami hari ini,” teriak Lukas, salah satu orator aksi.
Hais Nusi yang mewakili DPRD dan Wakil Wali Kota Charles Budi Doku yang mewakili Pemerintah Kota Gorontalo yang menerima masa aksi tersebut, langsung memediasi dan berjanji akan menindak lanjuti apa yang menjadi tuntutan masa aksi.
Puas dengan pernyataan pihak DPRD dan Pemerintah Kota Gorontalo, puluhan mahasiswa Papua ini langsung membubarkan diri dengan teratur. (fwl)
