Gorontalo, mimoza.tv – Momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Gorontalo yang ke 22 tahun mendapat sorotan dari Adhan Dambea. Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo ini menilai, perlunya pemerintah di daerah ini untuk segera berbenah untuk mengatasi kemiskinan.
“Sudah saatnya kita harus berbenah untuk masalah kemiskinan di Gorontalo ini. Persoalan ini juga bukan saja hanya menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten dan kota, tetapi juga merupakan tanggungjawab dari Pemerintah Provinsi. Program-program yang selama ini harus dievaluasi. Tadi sudah saya sampaikan di paripurna bahwa ada satu sistim yang harus diatur,” ujar Adhanusai Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke 101, dalam rangka HUT Provinsi Gorontalo, Senin (6/12/2022).
Hal yang menjadi dasar pembentukan Provinsi Gorontalo ketika pisah dari Provinsi Sulawesi Utara itu sendiri lanjut Adhan, tak lain karena menyangkut kesejahteraan rakyat. Saat pisah dan menjadi daerah otonomi sendiri kata dia, angka kemiskinan di Gorontalo mencapai 33 persen. Era pertama di jabat oleh Fadel Mohammad dan Gusnar Ismail, angka itu turun menjadi 17 persen. Sekarang kata politisi PAN ini kemiskinan berada pada angka 15, 42 persen.
“Artinya penurunan angka kemiskinannya tidak sampai 2 persen. Padahal ada kesempatan 10 tahun buat gubernur setelah masa kepemimpinan Fadel dan Gusnar,” ujarnya.
Sorotan soal kemiskinan di Gorontalo ini tidak hanya di momen hari ulang tahun. Sekitar bulan Juli 2022 lalu juga Aleg Dapil Kota Gorontalo ini menilai, kondisi ini dikarenakan kebijakan pemerintah yang tidak pro kepada rakyat.
Jika saja kata dia seluruh kebijakan pemerintah ini mengarah langsung kepada rakyat, maka APBD ini bisa berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.
“Saya melihat rata-rata kepala daerah ini hanya berpacu dalam proyek-proyek infrastruktur. Kalau kita melihat, sebenarnya sektor pertanian ini sangat kuat dan sudah teruji. Dalam dua tahun masa pandemi pertanian kita ini bisa di bilang bertahan. Tapi di lain pihak, di tahun 2022 ini Provinsi Gorontalo hanya menganggarkan Rp.11 miliar anggaran untuk pertanian. Sementara infrastruktur malah ada yang ratusan miliar,” ucap Adhan, Senin (18/7/2022).
Mungkin kata Adhan, pemerintah tidak tertarik dengan itu. Hanya tertarik dengan proyek-proyek infrastruktur yang barangkali itu lebih memberi dampak bagi pejabat-pejabat lantaran ada fee-nya disitu.
Seharusnya sambung Adhan, pemerintah memberikan porsi lebih kepada sektor pertanian lantaran hal itu bisa dinikmati langsung baik itu oleh petani penggarap maupun pemilik lahan sawah. Termasuk juga dalam pemberian subsidi di bidang pertanian. Contohnya kata dia dalam hal subsidi bibit ataupun pupuk.
“Contohnya subsidi pupuk itu kebijakannya APBN. Saya tidak tau boleh atau tidak, itu ranahnya pemerintah. Misalnya kalau pupuk ini adalah kebijakan non subsidi, tetapi disubsidi oleh APBD minimal seribu rupiah per kilogram pupuk, maka ini akan sangat dirasakan oleh rakyat,” imbuhnya.
Sementara soal proyek-proyek infrastruktur, kata Aleg Dapil Kota Gorontalo ini, tidak saja hanya menjadi tanggungjawab pemerinta daerah saja, tetapi juga merupakan tanggungjawab pemerintah pusat.
“Sebaiknya Pemprov ini focus pada infrastruktur yang menjadi tanggungjawabnya. Jangan mengada-ada di dalam merencanakan. Kalau boleh saya katakan, seolah-olah mencari judul supaya mendapatkan keuntungan disitu, dan ini yang terjadi. Coba kita lihat dana PEN baik di provinsi, kabupaten dan kota. Rata-rata infrastruktur dan hampir tidak ada untuk pemberdayaan industri rumah tangga, UMKM, atau kelompok usaha bersama. Makanya jangan heran rangking kemiskinan kita yang dari enam, sekarang menjadi ranking lima,” kata mantan Wali Kota Gorontalo ini.
Pewarta : Lukman.
