Gorontalo, mimoza.tv — Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) tingkat Kelurahan Biawao yang digelar Rabu, 28 Januari 2026, menjadi ruang terbuka bagi warga menyampaikan beragam persoalan lingkungan dan kebutuhan sosial.
Agenda yang berlangsung di Aula Kantor Kelurahan Biawao itu dihadiri berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan. Sejumlah isu mengemuka dalam forum tersebut, mulai dari penanganan sampah, bantuan sosial, pembaruan data kependudukan, pembersihan saluran air, beasiswa bagi pelajar, hingga perbaikan fasilitas publik seperti Pasar Rakyat Jajan dan kawasan Satya Pradja.
Musrenbangda kali ini juga diwarnai apresiasi terhadap kebijakan Pemerintah Kota Gorontalo di bawah kepemimpinan Wali Kota Adhan Dambea dan Wakil Wali Kota Indra Gobel yang dinilai aktif melakukan pembenahan wajah kota.
Anggota DPRD Kota Gorontalo, Heriyanto Thalib, S.IP, yang turut hadir dalam forum tersebut menilai kebijakan penguatan armada kebersihan sebagai langkah strategis dalam menjawab persoalan sampah perkotaan.
“Dalam sehari, volume produksi sampah masyarakat Kota Gorontalo mencapai sekitar 180 ton. Ini tentu membutuhkan penanganan yang serius,” ujar Heriyanto.
Ia mengapresiasi langkah pemerintah kota yang telah menambah armada kebersihan berupa sembilan unit dump truck serta 50 unit gerobak motor sampah listrik yang kini telah beroperasi di seluruh kelurahan.
“Alhamdulillah, armada sudah ditambah. Tinggal bagaimana ini dimaksimalkan di lapangan,” tegas politisi yang akrab disapa Ka Tou itu.
Forum Musrenbangda Kelurahan Biawao juga dihadiri unsur Bhabinkamtibmas, Babinsa, para guru, penyandang disabilitas, takmir masjid, RT/RW, pengurus PKK, serta tokoh masyarakat.
Sementara itu, Lurah Biawao Nurhadi Taha menegaskan bahwa Musrenbangda merupakan mekanisme penting dalam memperjuangkan aspirasi warga agar dapat diusulkan menjadi program di tingkat kecamatan hingga pemerintah kota.
Menurutnya, forum ini menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dalam mencari solusi terbaik atas berbagai persoalan yang dihadapi warga.
“Tidak semua aspirasi tentu bisa terakomodasi. Akan ada proses perengkingan skala prioritas dan pertimbangan kemampuan fiskal daerah,” jelas Nurhadi.
Meski demikian, ia menaruh keyakinan bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinan Adhan Dambea dan Indra Gobel tetap berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.
“Setidaknya forum ini menjadi ikhtiar pemerintah kelurahan dalam memperjuangkan hajat hidup warga,” pungkasnya. (rls/luk)
