Gorontalo, mimoza.tv – Sekitar bulan Oktober 2022 lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menghimbau masyarakat untuk mewawspadai adanya potensi penyebaran hoaks atau informasi sesat melalu ruang digital, terutama memasuki tahun politik jelang Pemilihan Umum 2024.
Hal itu dikatakan Johnny lantaran sepanjang tahun 2021 lalu pihaknya telah memblokir 565.449 konten hoaks dan berita di sosial media maupun di internet.
Bahkan pada perhelatan Pemilu 2019 lalu juga pikak Kominfo telah menemukan sebanyak 3.356 informasi hoaks yang tersebar sepanjang Agustus 2018 hingga September 2019.
Hoaks terbanyak seperti yang mimoza.tv kutip dari Kompas.com, yakni mengenai isu politik yang jumlahnya sebanyak 916 konten hoaks, yak bertepatan dengan perhelatan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif atau Pileg.
Johnny menyampaikan, jika Pemilu nanti seperti Pemilu sebelumnya, maka akan membuka ruang terjadinya polarisasi di masyarakat. Di satu sisi di saat yang bersamaan kata Johnny, pihaknya harus memastikan akselerasi transformasi digital dilakukan secara sungguh-sungguh, serius dan berpihak kepada masyarakat.
“Setiap pihak perlu memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam menggunakan ruang digital. Mulai dari masyarakat, insan pers, hingga pemimpin partai politik diharpakan memanfaatkan ruang ini dengan bijak dan bertanggungjawab. Harapannya untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, khususnya jelang Pemilu serentak 2024 mendatang,” kata Johnny dalam keterangannya seperti yang dimuat oleh Mediaindonesia.com.
Dirinya juga menegaskan, pemerintah tetap menjamin kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kekbebasan berserikat di ruang publil maupun digital, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Namun demikian dirinya berharap kebebasan yang dimaksud itu adalah kebebasan yang bertanggungjawab, serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Bukan malah sebaliknya, malah memecah belah.
Sementara itu pengamat budayawan dan komunikasi digital dari Universitas Indonesia, Firman Kurniawan mengatakan, menjelang pesta demokrasi Pemilu serentak 2024 nanti, produksi dan kualitas hoaks semakin meningkat. Jika konten-konten hoaks itu tersebar secara massif di ruang digital, maka dampaknya kata dia akan mengaburkan realitas. Apa lagi lanjut dia, banyak masyarakat belum mampu membedakan mana informasi yang benar dan mana yang palsu.
“Jika hoaks ini tersebar tanpa adanya upaya penangkalan, maka dampaknya adalah kemungkinan terjadi salah pilih dan terpilihnya pemimpin yang buruk,” ungkap Firman mengutip Kompas.com.
Solusinya tambah dia, semua pihak harus merasa berkepentingan untuk menangkal peredaran konten-konten hoaks tersebut.
Pewarta : Lukman.
