Gorontalo, mimoza.tv — Bank Indonesia (BI) se-wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di Kantor Perwakilan BI Provinsi Gorontalo, Rabu (11/2/2026). Tema yang diangkat tak ringan: “Swasembada dan Hilirisasi Pangan di Sulampua.”
Di kawasan yang struktur ekonominya masih ditopang signifikan oleh sektor pertanian—dengan pangsa 20,23 persen—isu swasembada bukan hal baru. Namun, Rakorwil ini menekankan satu hal yang kerap luput: produksi tinggi tanpa hilirisasi hanya melanggengkan ketergantungan pada pasar bahan mentah.
Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, saat membuka kegiatan tersebut mengingatkan bahwa agenda ini harus dijalankan secara konkret dan terukur.
“Swasembada dan hilirisasi pangan adalah bagian dari visi pembangunan nasional. Tantangannya adalah memastikan kebijakan ini benar-benar menyentuh petani, nelayan, dan pelaku usaha di daerah,” ujar Idah.
Data triwulan III 2025 mencatat pertumbuhan sektor pertanian Sulampua sebesar 4,76 persen (yoy). Angka ini memberi sinyal optimisme pascapandemi. Namun, tanpa perbaikan rantai nilai dan penguatan pascapanen, pertumbuhan itu berisiko tidak berdampak maksimal terhadap kesejahteraan.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Gorontalo, Bambang Satya Permana, menegaskan bahwa swasembada tidak boleh berhenti pada narasi ketersediaan stok.
“Swasembada harus diwujudkan melalui diversifikasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi sumber daya pangan. Tetapi yang tidak kalah penting adalah hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah dan memperluas kesempatan kerja,” kata Bambang.
BI mencermati sejumlah bottleneck di kawasan Sulampua, mulai dari kapasitas produksi yang belum optimal, terbatasnya fasilitas pascapanen, hingga belum terintegrasinya rantai pasok. Komoditas prioritas yang perlu dipercepat hilirisasinya antara lain beras, cabai, bawang merah, jagung, dan perikanan.
Menurut Bambang, ada tiga fokus penguatan yang menjadi rekomendasi Rakorwil.
“Pertama, integrasi hulu hingga hilir agar rantai nilai lebih efisien. Kedua, peningkatan kualitas SDM, termasuk literasi dan kapabilitas digital untuk akses pasar dan pembiayaan. Ketiga, penguatan sinergi lintas pemerintah daerah dan otoritas terkait agar implementasi berjalan selaras,” jelasnya.
Rakorwil ini diharapkan menghasilkan langkah aksi yang aplikatif di masing-masing provinsi. Namun, tantangan terbesar tetap pada konsistensi pelaksanaan.
Sulampua memiliki modal sumber daya alam dan kontribusi sektor pertanian yang kuat. Persoalannya bukan lagi pada potensi, melainkan pada keberanian menata ulang ekosistem produksi dan distribusi agar nilai tambah tidak berhenti di luar daerah.
Jika hilirisasi berjalan efektif, Sulampua berpeluang memperkuat daya saing dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Jika tidak, kawasan ini akan tetap berada di titik lama: kuat di produksi, lemah di penguasaan nilai. (rls/luk)
