Gorontalo, Mimoza.tv – Pelantikan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) beberapa waktu lalu menyisahkan persoalan. Mulai dari tidak jelasnya kriteria pemilihan P2UPD yang hanya berdasarkan suka dan tidak suka, hingga ke persoalan pernyataan Kepala Inspektorat, Iswanta yang memberberkan keburukan bawahan kepada publik yg dinilai tidak elok.
Terkait pemilihan pejabat P2UPD yang dilantik terlebih dahulu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorintalo, Zukri Suratinoyo, kepada Mimoza.tv beberapa waktu lalu menjelaskan, penentuan nama-nama calon P2UPD yang akan dilantik diserahkan penjaringannya kepada Inspektorat sebagai pengguna tenaga P2UPD.
“Kami hanya menerima nama – nama dari Inspektorat karena mereka lebih tahu kualitas para calon P2UPD,” kata Zukri.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Provinsi Gorontalo, Iswanta mengaku baru sebulan menjabat sehingga belum mengenal dekat para bawahannya. Untuk itu dia menegaskan pemilihan hanya didasarkan pada rangking hasil uji kompetensi dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
Namun pernyataan itu dianulir setelah Iswanta disodorkan rangking hasil uji kompetensi. Dari hasil rangking itu ternya beberapa nama yang berada pada rangking bawah masuk prioritas dilantik. Berbeda dengan yang mendapat rangking dan nilai tinggi justeru tidak dilantik.
“Selain rangking faktor lain adalah integritas dan kapabilitas serta kerja sama tim,” kata Iswanta menganulir pernyataan sebelumnya.
Lalu siapa dalang dibalik pemilihan P2UPD? Pasalnya, Kepala Inspektorat mengaku baru sebulan menjabat dan belum mengenal bawahannya satu persatu.
Dari perbincangan yang beredar di kalangan ASN di lingkungan Inspektorat Provinsi Gorontalo, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Provinsi Gorotalo, Rita Rahayu Wantogia diduga berperan sebagai pemberi masukkan nama – nama yang akan dilantik.
Perempuan yang akrab disapa Yayu ini, dituding sebagai penyebab kekacauan, karena lebih mengedepankan faktor kedekatan personal tanpa mempertimbangkan kualitas calon P2UPD yang akan dilantik terlebih dahulu.
“Kami sesama ASN tentu sudah saling mengenal lebih dekat soal kualitas masing – masing karena kami setiap hari bertemu di kantor. Anehnya yang terpilih ada beberapa yang kami tahu persis kinerjanya rendah, sementara yang selama ini bekerja dengan baik malah tidak dilantik,” kata sumber yang namanya enggan disebutkan.
Kecurigaan terhadap Yayu cukup beralasan mengingat jabatannya di Inspektorat mengurusi masalah kepegawaian, sementara Kepala Inspektorat baru sebulan menjabat sehingga tidak mengenal bawahannya satu persatu.
Saat dikonfirmasi Yayu membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, yang menentukan siapa yang akan dilantik terlebih dahulu adalah Kepala Inspektorat dan Baperjakat.
“Saya justeru bangga jika saya dilibatkan, namun justeru pelantikan P2UPD baru saya ketahui satu jam menjelang pelaksanaannya,” pungkasnya.(*)
