Gorontalo, mimoza.tv — Rekam jejak kerja di daerah kembali menjadi tiket promosi ke level nasional. Setelah mencatatkan penanganan 25 perkara selama bertugas di Gorontalo Utara, Jaksa Bagas Prasetyo Utomo, S.H., M.H. kini dipercaya bergabung dalam tim khusus pemberantasan korupsi di pusat.
Selama kurang lebih sepuluh bulan, Maret 2025 hingga Februari 2026, Bagas menjabat sebagai Plt. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara. Di saat bersamaan, ia juga mengemban amanah sebagai Kepala Seksi Intelijen.
25 Perkara dan Pemulihan Rp1,6 Miliar
Dalam periode tersebut, total 25 perkara ditangani pada berbagai tahapan, yakni:
15 perkara tahap penyelidikan
6 perkara tahap penyidikan
2 perkara tahap penuntutan
2 perkara tahap eksekusi
Tak hanya berhenti pada proses hukum, tim Pidsus di bawah koordinasinya juga berhasil memulihkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1,6 miliar yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
Capaian itu turut mengantarkan Bidang Pidsus Kejari Gorut meraih peringkat kedua Satuan Kerja dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Terbaik Tahun 2025 dalam Rapat Kerja Daerah Kejaksaan Tinggi Gorontalo pada 15–17 Desember 2025.
Dalam konteks daerah, angka tersebut bukan sekadar statistik. Ia merepresentasikan intensitas penanganan perkara dan efektivitas fungsi asset recovery yang menjadi indikator kinerja utama bidang tindak pidana khusus.
Dipercaya ke Satgassus P3TPK Kejagung
Kini, Bagas dipindahtugaskan ke Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgassus P3TPK) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Satgassus P3TPK merupakan tim khusus di bawah koordinasi Jampidsus yang fokus pada:
– Penanganan perkara korupsi berskala besar dan kompleks.
Supervisi dan asistensi perkara korupsi di daerah.
– Percepatan penyelesaian perkara yang menjadi perhatian publik.
– Optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara (asset recovery).
Secara kewenangan, satuan tugas ini memiliki ruang lingkup penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga eksekusi putusan pengadilan, dengan wilayah kerja bersifat nasional dan dapat mencakup lintas provinsi.
Ujian di Level Nasional
Penugasan di pusat tentu membawa tantangan berbeda. Jika di daerah perkara lebih banyak terkait tata kelola anggaran lokal, di tingkat nasional kompleksitasnya bisa melibatkan jaringan korporasi, proyek strategis, hingga skema keuangan lintas wilayah.
Rekam jejak 25 perkara dan pemulihan miliaran rupiah menjadi modal awal. Namun, di panggung nasional, yang diuji bukan hanya kemampuan teknis, melainkan konsistensi integritas.
Publik menunggu, apakah kinerja yang tercatat di Gorontalo Utara akan berlanjut dalam skala yang lebih luas. Dalam penegakan hukum, promosi bukan sekadar penghargaan—tetapi amanah yang diawasi banyak mata.
Penulis: Lukman.
