Gorontalo, mimoza.tv – Gelombang protes terhadap arogansi aparat Satpol PP, oknum polisi dan Paspampres di kantor Walikota Medan yang mengusir wartawan, terus berbuntut panjang.
Apalagi, protes terhadap hal tersebut turut dilampiaskan wartawan dengan melakukan dua kali unjukrasa ke Balai Kota.
Terakhir, bahkan PW Ikatan Wartawan Online (IWO) Sumatera Utara (Sumut) juga turut memberikan protes terhadap kesewenang-wenangan aparat tersebut..
Ketua Pengurus Wilayah IWO Sumut, Yudhistira dalam keterangan resminya mengatakan, dirinya tidak merasa heran dengan kejadian seperti ini karena memang sudah memprediksi sejak awal plus minus jika Bobby Afif Nasution naik tahta menjadi Wali Kota Medan.
“IWO hadir disini bukan untuk memperkeruh suasana, tapi bagaimana bisa mendapatkan solusi. Secara aturan, karena memang sulit dipisahkan antara Bobby sebagai Wali Kota Medan dan dia sebagai keluarga atau menantu presiden. Dan dampaknya tentu bakal berimbas dengan aktivitas dia di lapangan,” ucap Yudhistira didampingi Sekretaris M Andi Yusri, Sabtu (17/4/2021) di Medan.
Dengan demikian kata dia, posisi Bobby semakin rancu karena dua posisi yang disandangnya memiliki sisi dan aturan yang berbeda dan sangat bertentangan.
Sebagai wali Kota kata Yudhis, Bobby wajib melayani dan bebas berinteraksi dengan siapa pun. Namun sebagai seorang menantu presiden secara aturan protokol memang mendapat pendampingan dari Paspampres. Secara hirarki, Bobby tidak bisa membantah dan menghalang-halangi aturan Paspampres.
“Nah, sekarang dibutuhkan kebijakan dia untuk melonggarkan aturan itu. Karena keberadaan dia di Medan sebagai Wali Kota, bukan sebagai keluarga besar presiden. Ini harus ada pengecualian. Toh dia berasal dari kota ini, Bobby harusnya lebih paham dengan karakter masyarakat di sini yang cukup supple bergaul dan Paspampres tidak perlu terlalu lebay menilai, hingga ujung-ujungnya melanggar kebebasan pers seperti yang terjadi beberapa hari lalu,” imbuhnya.
Yudhis juga mengecam keras alasan Paspampres terkait pelarangan dan pengusiran wartawan di Balai Kota dengan alasan tidak punya izin peliputan.
“Harus diketahui, doorstop adalah salah satu hal yang biasa dilakukan wartawan di mana pun dan terhadap siapa pun calon narasumbernya. Presiden juga tau akan hal itu. Jadi rasanya penilaian yang sangat berlebihan dan mengada-ada kalau mau wawancara seperti itu saja harus memiliki izin. Danpaspampres kan juga tau kalau ada undang-undang yang melindungi profesi wartawan. Jangan campuri ranah (kerja) wartawan dan wartawan tidak akan mencampuri ranah (kerja) Paspampres. Ini juga harusnya menjadi urusan Bobby, toh mereka juga bertindak atas arahan Bobby sebagai bagian keluarga presiden,” tegas Yudhis.
Pihaknya juga meminta Bobby jangan berusaha mengkotak-kotakkan masalah ini dengan mengundang beberapa asosiasi hingga akhirnya justru semakin memperkeruh suasana.
“Masalah ini mudah selesai jika Bobby legawa duduk bersama khususnya dengan kawan-kawan yang tahu betul dengan masalah ini untuk meminta maaf secara terbuka dan bersikaplah biasa selayaknya Wali Kota yang selama ini mudah berinteraksi dengan wartawan. Saya rasa wartawan di Medan tak berlebihan kok permintaannya,” pungkasnya.(rls/luk)
