Gorontalo, mimoza.tv – Selama 10 tahun masa kepemimpinan Gubernur Gorontal Rusli Habibie bersama wakilnya Idris Rahim, jumlah orang miskin di Gorontalo bertambah sebanyak 14 ribu orang. Hal itu diungkapkan oleh Funco Tanipu selaku narasumber di acara dialog Forum Demokrasi Gorontalo (FDG), yang digelar pada Senin (9/5/20222) malam.
Dosen Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Negeri Gorontalo menjelaskan, jika melihat data BPS, maka pada tahun 2004 penduduk miskin di Gorontalo mencapai 259 ribu. Lalu pada tahun 2010 atau era berakhirnya Fadel Mohammad dan Gusnar Ismail, jumlah orang miskin di Gorontalo sebanyak 172 ribu orang.
“Artinya dalam 10 tahun itu orang miskin di Gorontalo berkurang sebanyak 73 ribu orang. Era Pak Rusli dan Pak Idris dari tahun 2010 hingga saat ini atau katakanlah data tahun 2021, jumlah orang miskin di Gorontalo sebanyak 186 ribu. Atau selama 10 tahun ada ketambahan 14 ribu orang miskin,” ucap Funco.
Jadi kata dia, di era Fadel – Gusnar berkurang sebanyak 73 ribu, dan di era Rusli – Idris ada ketambahan sekitar 14 ribu orang miskin.
“Tadi disampaikan bahwa secara persentase, angkanya dari ranking lima menjadi rankin enam. Tapi dari jumlah, dari 2010 hingga 2021 ada ketambahan 14 ribu orang miskin di Gorontalo, dan itu fluktuaktif,” ujarnya.
Lebih fatal lagi kata Funco, jika berdasarkan peta literasi dari Indonesian National Assessment Program (INAP) yang meng-asesmen peta literasi siswa.
“Provinsi Gorontalo terburuk se pulau Sulawesi soal kompetensi matematika yang persentasenya mencapai 82 persen, buruk atau merah. Lalu soal membaca juga yang persentasinya 74 persen atau buruk, dan yang lebih buruk lagi adalah soal sains yang persentasinya 86,48 persen. Artinya kita Gorontalo terburuk se pulau Sulawesi soal indeks literasi,” imbuhnya.
Lanjut Sosiolog Gorontalo ini, kalau melihat indeks yang lain misalnya soal indeks demokrasi, memang di 2020 -2021 ada kenaikan signifikan. Namun grafik itu kata Funco tidak bisa dilihat dari tahun 2020 -2021 saja, tetapi dilihat dalam rentang waktu 10 tahun.
“Tahun 2010 itu indeks demokrasi 64. Tahun 2012 nol. Tahun 2016 naik, tahun 2018 turun. Lalu 2020 naik. Artinya sangat fluktuaktif. Dan diantara indeks demokrasi itu aspek hak-hak politik yang paling top,” kata Funco.
Sehingga menurut Funco, jika harus adil, banyak hal-hal yang sekiranya harus diapresiasi dari pemerintahan Pak Rusli – Idris. Tetapi juga beberapa hal harus juga dikritisi.
”Forum ini memang bisa mengkritisi. Tetapi secara formalnya DPRD telah menerima LKPJ berulang-ulang selama 10 kali. Sehingga konsekuensi hukum dan administratif itu tidak bisa dikenakan apa-apa. Bisa disebut berhasil karena DPRD menerima dan menganggap itu baik, walaupun suara-suara di masyarakat dan indeks-indeks menunjukkan hal yang sebaliknya,” pungkasnya.
Pewarta : Lukman.
