Gorontalo, mimoza.tv – Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango, Khalid Tangahu menyorot soal penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara PT. Gorontalo Minerals dengan Polda Gorontalo yang belum lama ini digelar.
MoU antara kedua belah pihak itu terkait dengan penyelenggaraan keamanan kegiatan pertambangan yang ada di Kabupaten Bone Bolango.
Meski dinilai tak mengundang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat, kegiatan tersebut lantas kemudian mendapat sorotan dan kritikan pedas Ketua DPRD Bone Bolango, Halid Tangahu.
Menurut Khalid, pertemuan antara PT.GM dan Polda Gorontalo adalah sah-sah saja. Tetapi perlu juga dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, dan khususnya masyarakat penambang yang berada di wilayah tersebut.
”Penjelasan dari Polda Gorontalo bahwa PT.GM meminta bantuan untuk penjagaan alat-alat vital mereka sebagai investor yang ada di sini. Kami kemarin sempat ketemu juga dengan Kapolda di Meranti, tetapi pertemuan itu akan ditindaklanjuti dengan pertemuan berikutnya, itu yang kami tunggu. Namun saja pertemuan berikutnya hanya PT.GM dan Polda, jika di situ ada penegakan hukum seperti apa. Sebagai pemerintah daerah kami perlu tau juga.” Kata Halid seperti yang mimoza.tv kutip dari Koordinat.co.id, Jumat (21/7).
Politisi Partai Nasdem ini mengatakan, sebagai yang punya wilayah, dimana PT.GM sebagai perusahaan yang beraktivitas di Bone Bolango, seharunya ini bukan persoalan Polda. Tetapi hal ini merupakan persoalan bagaimana PT.GM konsisten dengan langkah-langkah yang diambil oleh masyarakat.
Selanjutnya contoh lain yang menjadi kekesalan dan kekecewaan Halid terhadap PT.GM adalah sewaktu menyurati Mabes Polri untuk turun ke lokasi pertambangan yang ada di wilayah Bone Bolango, tanpa ada pemberitahuan dan melibatkan Forkopimda setempat.
Ia mencontohkan, ketika aparat dari Mabes Polri turun ke lokasi, ternyata datang bersama-sama dengan cukong-cukong.
“Padahal beredar di situ bahwa yang melapor ke Mabes itu adalah PT.GM, dan saya kritik GM. Saya bilang kalau pun itu ada GM yang seharusnya mengawal Mabes ke sini, dan diberitahukan ke Pemda bukan langsung ke lokasi. Kalau waktu itu terjadi bentrok, mau jadi apa kita? Jika tiba-tiba ada yang meninggal terbunuh di atas gimana? itu yang kami khawatirkan,” imbuhnya.
Mengenai pertemuan antara PT.GM dan Polda Gorontalo, Halid menyarankan agar PT.GM mengundang Pemerintah Daerah, dan Forkopimda supaya langkah-langkah hukum apa yang diambil oleh aparat penegak hukum bisa diketahui bersama.
” Mengenai proses batu hitam yang sekarang ini terpasang garis polisi, yang lain di kirim-kirim. Pertanyaannya siapa yang salah di sini? Seharusnya urusan ini semua jelas. Kalau dikirim ya kirim, kalau ditahan, ya tahan semua. Tadi malam itu saya lihat melintas di depan rumah saya ada 3 mobil truk batu hitam melintas yang dikawal oleh oknum-oknum tertentu,” tegasnya.
Terakhir Khalid menyebut bahwa PT. GM tidak konsisten, karena melakukan pertemuan hanya mengundang satu instansi saja.
”Yang jelas PT.GM tidak konsisten, persoalan membuat pertemuan dengan Polda Gorontalo, itu hal biasa bagi kami. Akan tetapi ketika berbicara pertambangan libatkan dong kita yang punya wilayah, karena yang berpolemik sekarang adalah batu hitam. Ada yang ditindak, dan ada yang dibiarkan begitu saja,” pungkasnya.
Penulis : Lukman.
