Gorontalo, mimoza.tv – Frengki Uloli, salah satu warga Kelurahan Dutohe, Kecamatan Kabila, meminta agar Pemerinta Daerah segera memecat Ahmad Bahri dari posisinya sebagai Direktur Perumda Tirta Bulango.
Frengki menilai, sosok Ahmad Bahri yang belum setahun dilantik sebagai direktur di perusahaan air minum milik Pemda Bone Bolango itu justeru menimbulkan polemik di tubuh Perumda Tirta Bulango, mulai dari masalah keuangan hingga kebijakan men-demosi beberapa karyawan.
Sebagai langkah pertama, ia meminta DPRD segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Direktur Perumda Tirta Bulango.
“Karena ada uang daerah di situ, maka DPRD Bone Bolang harus segera mengambil sikap melakukan rapat dengar pendapat. RDP ini juga dimaksudkan untuk menindaklanjuti keluhan karyawan yang di nonjolbkan dari tugasnya,” ucap Frengki dalam wawancara, Senin (23/10/2023).
Ia menilai, DPRD perlu mengevaluasi mekanisme promosi jabatan termasuk mutas di Perumda Tirta Bulango.
“Karena selama ini kita melihat bahwa proses mutasi ini memang dia merupakan wewenang internal perusahaan. Tetapi ingat, BUMD itu di bentuk dengan peraturan daerah yang di bahas dan disahkan oleh DPRD. Maka fungsi pengawasan terhadap tata laksana Perda itu harus dilaksanakan secara kontinyu oleh DPR itu sendiri,” tegas Frengki.
Ia menekan kan juga, sebagai pemilik saham mayoritas, Pemda Bone Bolang harus mengambil sikap tegas apabila tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Direktur PDAM dianggap dapat berpotensi pada kerugian yang lebih besar. Dirinya berharap Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas dapat mengambil sikap tegas untuk segera memberhentikan Direktur PDAM Bone Bolang.
“Karena ini bukan hanya sekedar bicara bisnis. Tapi bicara bahwa disana ada banyak karyawan, ada masyarakat yang harus dilayani. Tapi kalau kinerja PDM-nya seperti itu, ya perlu devaluasi. Kalau perlu segera diberhentikan dari Direktur PDAM. Jangan main-main, kita tidak mau kecolongan lagi. Cukup direkturnya yang lama masuk penjara,” cetusnya.
Ia berharap, Perumda Tirta Bulango ke depan harus lebih baik, lebih berkualitas.
“Hari ini saya melihat Perumda ini sumber air, tapi bahkan kantornya usang seperti tak berpenghuni. Ada apa dengan Perumda Tirta Bulango? Harus segera dievaluasi. Jangan nanti sudah lebih parah baru kita ramai-ramai bikin evaluasi. Jangan nanti sudah ada kebakaran baru kita mau carikan pemadamnya. Jangan nanti sudah hujan, sudah basah kuyup baru kita mau berteduh,” tegasnya.
Disatu sisi kata dia, Pemda didesak untuk meningkatkan kualitas PAD karena terlilit hutang PEN yang setiap bulannya harus kita bayar.
“Jadi kalau tidak ada PAD dari sektor-sektor strategis untuk apa direkturnya kita pertahankan. Ganti saja. Tidak masalah. Juga soal gaji Dirut yang terinformasi tidak ada SK. Gajinya direktur Rp. 17,5 juta. Tapi nyatanya saya cari informasi hanya satu bulan dia terima gaji segitu. Seterusnya sampai sekarang dia balik lagi ke gaji awal yang diatur sendiri,” pungkasnya.
Penulis : Lukman.
