Gorontalo, mimoza.tv — Lolosnya salah satu calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo yang diduga pernah terafiliasi dengan organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menuai perhatian nasional.
Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Prof. Irfan Idris, M.A., mengapresiasi keterlibatan masyarakat dalam mengawal proses seleksi pejabat publik, khususnya untuk memastikan bahwa calon Sekda benar-benar memiliki komitmen terhadap Pancasila.
“BNPT diamanatkan undang-undang untuk menjalankan upaya pencegahan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Salah satunya dilakukan dengan memberdayakan masyarakat,” jelas Irfan.
Ia menambahkan, BNPT bersama mitra strategis di daerah, seperti Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Gorontalo, siap memberikan masukan dan turut membantu proses seleksi agar pejabat publik yang terpilih bebas dari pengaruh paham radikal yang bertentangan dengan ideologi negara.
Ketua FKPT Provinsi Gorontalo, Dr. Funco Tanipu, M.A., menegaskan bahwa isu HTI merupakan persoalan serius di wilayahnya. Provinsi Gorontalo tercatat memiliki Indeks Potensi Radikalisme (IPR) yang cukup tinggi, bahkan menempati urutan kedua di Pulau Sulawesi.
“Untuk menangkal radikalisme dan terorisme, dibutuhkan riset yang mendalam dan komprehensif,” ujar Funco.
Ia menjelaskan bahwa riset tersebut diperlukan untuk memetakan sejauh mana penyebaran dan pemahaman terkait paham radikal di kalangan masyarakat Gorontalo.
Ke depan, lanjutnya, FKPT akan bermitra dengan pemerintah daerah, Polri, TNI, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh adat, guna bersama-sama membahas dan menjalankan program pencegahan radikalisme dan terorisme secara kolaboratif. (rls/luk)
