GORONTALO, mimoza.tv – Belanja pemerintah mulai menunjukkan peran yang lebih besar dalam mendorong roda perekonomian Provinsi Gorontalo pada awal tahun 2026. Setelah sempat terkontraksi pada triwulan sebelumnya, konsumsi pemerintah kini kembali tumbuh positif.
Berdasarkan Laporan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Gorontalo, konsumsi pemerintah pada Triwulan I 2026 tumbuh 6,35 persen secara tahunan (year on year/yoy). Capaian tersebut berbalik arah dibandingkan Triwulan IV 2025 yang mengalami kontraksi sebesar 2,59 persen.
Dalam laporannya, KPwBI Gorontalo menjelaskan bahwa peningkatan konsumsi pemerintah didorong oleh membaiknya realisasi belanja negara, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo.
“Pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan pertumbuhan realisasi belanja APBN sebesar 21,77 persen (yoy) dan belanja APBD Provinsi Gorontalo sebesar 19,78 persen (yoy),” tulis KPwBI Gorontalo.
Meski demikian, akselerasi tersebut belum sepenuhnya merata. Bank Indonesia mencatat realisasi belanja APBD kabupaten dan kota di Gorontalo masih mengalami kontraksi sebesar 23,83 persen secara tahunan.
Secara keseluruhan, realisasi belanja pemerintah memang masih terkontraksi 2,21 persen, namun kondisinya jauh lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi hingga 17 persen.
Menurut KPwBI, pertumbuhan konsumsi pemerintah terutama ditopang oleh meningkatnya belanja pegawai serta belanja barang dan jasa.
“Realisasi belanja APBN pada pos belanja pegawai tumbuh sebesar 26,68 persen (yoy) dan belanja barang dan jasa tumbuh sebesar 16,45 persen (yoy),” demikian laporan tersebut.
Peningkatan belanja pegawai dipengaruhi sejumlah kebijakan pemerintah, di antaranya pembayaran belanja pegawai pada satuan kerja kementerian baru, kenaikan tunjangan hakim di lingkungan Mahkamah Agung, percepatan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan tunjangan tenaga kependidikan non-PNS, hingga kebijakan desentralisasi pembayaran tunjangan kinerja pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Sementara itu, kenaikan belanja barang dan jasa didorong oleh percepatan pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional maupun daerah.
Beberapa di antaranya adalah pembangunan dan preservasi jalan nasional, program revitalisasi madrasah dan Sekolah Rakyat, penyelesaian Proyek Bulango Ulu, serta pengembangan Bandara Djalaluddin melalui perluasan apron dan pembangunan taxiway untuk mendukung kesiapan embarkasi haji.
Selain itu, realisasi belanja perjalanan dinas juga tercatat relatif tinggi pada awal tahun karena kebijakan penajaman anggaran baru mulai diberlakukan sekitar Maret 2026.
KPwBI menilai kombinasi peningkatan belanja pegawai dan belanja barang tersebut menjadi faktor utama yang mendorong perbaikan kinerja konsumsi pemerintah pada Triwulan I 2026.
Meski konsumsi pemerintah kembali tumbuh positif, masih adanya kontraksi belanja di tingkat pemerintah kabupaten dan kota menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian. Pasalnya, percepatan belanja daerah memiliki peran penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, terutama melalui pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta perputaran ekonomi di tingkat lokal.
Penulis: Lukman
