GORONTALO, mimoza.tv — Antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU di Provinsi Gorontalo tidak disebabkan oleh pengurangan kuota BBM bersubsidi. Hal itu terungkap saat Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke BPH Migas, Kamis (10/9/2026).
Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Monoarfa mengatakan, berdasarkan data yang dipaparkan BPH Migas, kuota BBM bersubsidi untuk Gorontalo justru mengalami peningkatan.
“Dari paparan data yang disampaikan BPH Migas, kuota BBM di Gorontalo tidak ada pengurangan, malah naik. Jadi ini yang harus kita luruskan bersama, karena persoalan yang terjadi di lapangan bukan karena kuotanya dikurangi,” ujar Ridwan.
Menurut Ridwan, jika kebutuhan BBM bersubsidi meningkat, penyesuaian bahkan penambahan kuota masih memungkinkan dilakukan sesuai kebutuhan daerah.
Karena itu, DPRD menilai penyebab antrean panjang perlu ditelusuri dari sisi lain, mulai dari pola distribusi, penggunaan BBM hingga kemungkinan penyalahgunaan. Ridwan juga menyoroti perubahan volume pasokan ke SPBU. Berkurangnya volume pengiriman dalam satu kali distribusi, menurutnya, tidak otomatis berarti kuota BBM daerah dipangkas.
Ia mencontohkan, jika sebelumnya sebuah SPBU menerima pasokan 16 atau 18 kiloliter, kemudian menjadi 8 kiloliter, kondisi tersebut dapat menimbulkan persepsi masyarakat bahwa BBM mulai langka.
“Padahal itu merupakan pengaturan aliran BBM bersubsidi, bukan berarti kuotanya dikurangi,” jelasnya.
Untuk memastikan penyebab antrean, Komisi II DPRD Gorontalo akan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU.
Sidak dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya agar DPRD dapat melihat langsung kondisi antrean, pola pembelian serta proses distribusi BBM bersubsidi.
“Kita akan melakukan kunjungan lapangan secara mendadak. Kita ingin melihat betul apa yang terjadi di lapangan sehingga terjadi antrean,” tegas Ridwan.
BPH Migas juga berencana datang langsung ke Gorontalo bersama pemerintah daerah dan Forkopimda untuk melihat kondisi distribusi BBM serta mengidentifikasi penyebab antrean di sejumlah SPBU.
Jika kuota bukan persoalannya, maka persoalan antrean kini mengarah pada bagaimana BBM bersubsidi didistribusikan dan digunakan di lapangan.
(mmz03/rls)
