GORONTALO UTARA, mimoza.tv — Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, meninjau langsung sejumlah pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) penerima bantuan mesin dan peralatan produksi dari Pemerintah Provinsi Gorontalo, Minggu (20/9/2026).
Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan bantuan yang diperjuangkan melalui pokok-pokok pikiran DPRD benar-benar diterima masyarakat secara utuh, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi penerima.
Dari dialog dengan salah satu pelaku usaha, Ridwan memperoleh informasi bahwa bantuan tersebut tidak berhenti pada seremoni penyerahan. Mesin dan peralatan yang diterima telah membantu meningkatkan produktivitas, efisiensi kerja, hingga mendorong pertumbuhan omzet usaha.
Bagi Ridwan, kondisi tersebut menjadi ukuran penting dalam melihat keberhasilan sebuah kebijakan pemerintah.
“Ukuran keberhasilan sebuah kebijakan bukan terletak pada besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan pada perubahan nyata yang dirasakan masyarakat,” kata Ridwan.
Ia menilai, ketika pelaku IKM mampu memproduksi lebih banyak, memperluas pasar, dan meningkatkan pendapatan keluarga, maka kehadiran pemerintah telah memberikan manfaat secara konkret.
Ridwan bilang, Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail telah menyalurkan bantuan mesin dan peralatan produksi senilai Rp2,825 miliar kepada 113 pelaku IKM.
Adapun bantuan tersebut terdiri atas peralatan perbengkelan untuk 62 IKM, peralatan pangan untuk 27 IKM, serta peralatan kerajinan atau penjahitan untuk 24 IKM.
Ridwan menilai program ini menjadi salah satu langkah untuk memperkuat fondasi ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal Gorontalo. Menurutnya, manfaat program tidak hanya dilihat dari jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari perubahan yang terjadi pada usaha penerima setelah mendapatkan dukungan tersebut.
Ia mengatakan, program bantuan IKM juga menunjukkan pentingnya hubungan kerja antara DPRD dan pemerintah daerah, dimana DPRD menyerap aspirasi masyarakat melalui reses dan berbagai forum dialog, sementara pemerintah menerjemahkan aspirasi tersebut ke dalam program yang dapat dilaksanakan. Pola hubungan tersebut bukan hubungan yang saling berhadapan, melainkan kemitraan dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
“Pengawasan yang kami lakukan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” ujarnya.
Politisi Nasdem itu berharap, penguatan sektor IKM terus menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, IKM memiliki peran dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat kemandirian ekonomi daerah.
Ia juga mendorong agar program yang telah memberikan dampak positif dapat dijaga keberlanjutannya dan terus ditingkatkan kualitasnya. Baginya, pembangunan daerah pada akhirnya bukanlah hasil kerja satu lembaga saja, melainkan membutuhkan kolaborasi antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah.
Ketika kolaborasi tersebut berjalan baik, manfaat pembangunan diharapkan tidak hanya terlihat dalam angka-angka ekonomi, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat.
(Lan/mmz03/rls)
