GORONTALO. Mimoza.tv – Persoalan ribuan anak yang belum mengenyam pendidikan di Kota Gorontalo menjadi sorotan Komisi I DPRD Kota Gorontalo. Di tengah alokasi anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mencapai Rp231,6 miliar atau 21,34 persen dari anggaran yang dibahas, keberadaan ribuan anak yang belum bersekolah memunculkan pertanyaan serius tentang efektivitas belanja pendidikan dan keberpihakan kebijakan terhadap akses pendidikan.
Anggota Komisi I DPRD Kota Gorontalo, Robin Yusuf, mempertanyakan sejauh mana anggaran pendidikan tersebut mampu menjawab persoalan anak tidak sekolah (ATS). Ia menilai, perhatian pemerintah tidak boleh hanya terpusat pada pembangunan infrastruktur sekolah, sementara anak-anak yang belum mengakses pendidikan masih membutuhkan solusi konkret.
Sorotan itu disampaikan Robin dalam rapat evaluasi implementasi Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 di Aula III DPRD Kota Gorontalo, Senin (12/10/2026).
Menurut Robin, besarnya anggaran pendidikan semestinya berbanding lurus dengan upaya memperluas akses pendidikan, termasuk memastikan anak-anak yang belum pernah bersekolah, putus sekolah, maupun tidak melanjutkan pendidikan dapat kembali memperoleh haknya.
“Persoalannya bukan semata-mata berapa besar anggaran yang dialokasikan, melainkan seberapa efektif anggaran itu menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Jika pembangunan fisik menjadi fokus utama, sementara persoalan anak tidak sekolah belum tertangani secara optimal, pemerintah perlu mengevaluasi kembali prioritas program dan distribusi belanja pendidikan,” kata aleg Fraksi PPP ini.
Robin juga menyinggung kebijakan nasional terkait pencegahan anak tidak sekolah yang disebutnya tertuang dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2026. Ia berharap persoalan ATS menjadi salah satu agenda utama dalam evaluasi dan penyusunan program pendidikan Kota Gorontalo pada 2027.
Data ATS Turun, tetapi Persoalan Belum Tuntas
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, Husin Ali, menyampaikan bahwa jumlah anak tidak sekolah mengalami penurunan dibandingkan saat dirinya mulai menjabat.
Husin menyebut, pada awal masa jabatannya, jumlah anak tidak sekolah tercatat sebanyak 2.413 anak. Hingga 12 Oktober 2026, pihaknya melaporkan penurunan angka tersebut melalui sejumlah strategi, termasuk menjalin nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan seluruh kecamatan.
Dalam pemaparannya, Husin merinci data anak yang belum pernah bersekolah sebanyak 776 anak, anak putus sekolah atau dropout sebanyak 492 anak, serta lulusan yang tidak melanjutkan pendidikan sebanyak 304 anak.
Namun, angka-angka tersebut perlu dibaca secara cermat. Jika ketiga kategori itu dijumlahkan, totalnya mencapai 1.572 anak, sementara jumlah yang disebutkan dalam laporan adalah 1.571 anak. Perbedaan satu anak ini perlu diklarifikasi agar data yang digunakan sebagai dasar kebijakan benar-benar akurat.
Selain itu, Husin menyebut jumlah ATS dalam dua bulan terakhir turun menjadi 2.367 anak. Angka tersebut menunjukkan penurunan 46 anak dibandingkan data awal sebanyak 2.413 anak. Meski demikian, angka 2.367 anak masih menunjukkan bahwa persoalan akses pendidikan belum terselesaikan.
Anggaran Besar, Hasil Harus Terukur
Perbedaan antara besarnya anggaran pendidikan dan masih banyaknya anak yang belum bersekolah menjadi pekerjaan rumah yang tidak bisa diselesaikan hanya melalui pendataan atau kerja sama administratif dengan kecamatan.
Pemerintah daerah perlu memastikan setiap anak yang terdata memiliki tindak lanjut yang jelas: siapa yang mendampingi, sekolah mana yang menerima, bagaimana mengatasi kendala biaya dan dokumen, serta apakah anak tersebut benar-benar kembali mengikuti pembelajaran.
Evaluasi juga perlu membedakan anak yang belum pernah bersekolah, anak yang putus sekolah, dan lulusan yang tidak melanjutkan pendidikan. Ketiganya memiliki penyebab dan kebutuhan intervensi berbeda sehingga tidak cukup ditangani dengan satu pendekatan yang sama.
DPRD juga perlu memperoleh rincian penggunaan anggaran yang secara khusus ditujukan untuk penanganan ATS, termasuk target tahunan, capaian program, serta jumlah anak yang berhasil kembali mengakses pendidikan. Dengan begitu, penilaian terhadap kinerja dinas tidak hanya bertumpu pada besaran anggaran atau penurunan angka dalam laporan, tetapi pada hasil nyata di lapangan.
Anggaran Rp231,6 miliar memang tidak otomatis dapat menyelesaikan seluruh persoalan pendidikan. Namun, besarnya alokasi tersebut menuntut perencanaan yang terukur, prioritas yang tepat, dan pertanggungjawaban atas hasil yang dicapai.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan pendidikan di Kota Gorontalo bukan hanya diukur dari berdirinya gedung sekolah atau terserapnya anggaran. Ukuran yang tidak kalah penting adalah berapa banyak anak yang sebelumnya tidak memperoleh pendidikan kini bisa kembali belajar.
Sebab, selama ribuan anak masih berada di luar sistem pendidikan, pekerjaan rumah pemerintah belum selesai.
“Dan ini akan saya kawal hingga presentasenya mencapai 0 persen,” pungkasnya.
