JAKARTA, mimoza.tv – Kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia semakin menguat. Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan bahwa putra sulung Joko Widodo itu telah menyatakan mundur dari jabatan RI-2.
“Mas Gibran sudah mengundurkan diri,” kata Budi Arie saat dikonfirmasi, Rabu (11/11/2026), sebagaimana dikutip mimoza.tv dari Bloomberg Technoz.
Budi juga membenarkan informasi bahwa surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta.
“(Diserahkan di Halim) betul,” ujarnya.
Kabar ini muncul di tengah tekanan politik yang semakin besar terhadap Gibran, menyusul polemik keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan setingkat SMA yang digunakannya saat mengikuti Pilpres 2024.
Persoalan tersebut sebelumnya bergulir di dua lembaga peradilan tertinggi, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Dalam putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan setingkat SMA.
Meski demikian, MK tidak mengabulkan permohonan para pemohon karena dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.
Persoalan kemudian berlanjut di MA. Melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum.
MA juga memerintahkan kementerian terkait mencabut surat keterangan tersebut.
Putusan itu menjadi salah satu perkembangan penting dalam polemik persyaratan pendidikan Gibran. Namun, persoalan hukum tersebut tidak serta-merta mengakhiri jabatan Wakil Presiden tanpa melalui mekanisme ketatanegaraan.
Di tengah perkembangan itu, tekanan dari parlemen juga semakin terasa. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait posisi Gibran.
Pimpinan DPR dijadwalkan membawa usulan tersebut ke rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026), sekitar pukul 10.00 WIB.
Langkah DPR tersebut menjadi perkembangan politik tersendiri. Sebab, selain menghadapi polemik hukum terkait dokumen pendidikannya, posisi Gibran kini juga berada dalam sorotan lembaga legislatif.
Meski Budi Arie telah membenarkan kabar pengunduran diri tersebut, publik masih menunggu penjelasan resmi dari Presiden, Istana, maupun pihak Wakil Presiden mengenai proses dan tindak lanjut surat tersebut.
Dengan demikian, perkembangan berikutnya bukan hanya menyangkut keputusan Gibran, tetapi juga bagaimana mekanisme konstitusional dijalankan dalam menyikapi pengunduran diri seorang Wakil Presiden.
Penulis: Lukman
