GORONTALO, mimoza.tv – Komoditas kelapa dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu penggerak ekonomi Provinsi Gorontalo. Namun, potensi tersebut perlu didukung kebijakan hilirisasi yang tepat agar tidak berhenti pada penjualan bahan mentah.
Hal itu menjadi salah satu perhatian Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Gorontalo dalam kegiatan Gorontalo Economic Outlook (GEO) 2026 yang digelar di Ballroom Saronde, Kantor Perwakilan BI Gorontalo, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari diseminasi hasil asesmen perekonomian daerah sekaligus upaya BI memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ekonomi.
Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Perwakilan BI Provinsi Gorontalo, Ciptoning Suryo Condro, mengatakan pihaknya telah melakukan dua kajian bersama sejumlah lembaga, yakni Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Provinsi Gorontalo.
Kajian pertama membahas arah hilirisasi yang perlu dikembangkan di Gorontalo. Menurut Ciptoning, hilirisasi tidak cukup hanya dilakukan dengan membangun industri pengolahan. Kebijakan pemerintah juga harus dirancang agar mampu mendukung proses tersebut dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Riset pertama itu penting untuk melihat seperti apa sebenarnya hilirisasi yang harus dilakukan, agar kebijakan yang disusun pemerintah bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya,” jelas Ciptoning kepada awak media.
Selain hilirisasi, kajian lainnya menyoroti sejumlah model Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dapat dikembangkan sesuai potensi masing-masing wilayah.
Ciptoning menilai, koperasi desa seharusnya tidak hanya diposisikan sebagai tempat berjualan kebutuhan sehari-hari. Jika dikelola dengan pendekatan yang lebih luas, KDKMP berpeluang mengambil peran strategis dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.
“Selama ini yang kami lihat, KDKMP lebih banyak diarahkan untuk toko kelontong. Padahal, sebenarnya koperasi ini bisa memiliki peran lain yang lebih strategis dan membantu masyarakat secara lebih luas dengan memanfaatkan potensi lokal,” ujarnya.
BI berharap hasil kajian tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah. Sebab, lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan asesmen dan rekomendasi, sementara tindak lanjutnya membutuhkan dukungan kebijakan dari pemerintah.
Salah satu potensi yang dinilai layak mendapat perhatian lebih serius adalah komoditas kelapa.
Ciptoning mengingatkan bahwa Gorontalo sejak lama dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kelapa. Namun, potensi komoditas tersebut dinilai belum sepenuhnya dikembangkan melalui kebijakan hilirisasi yang berkelanjutan.
Padahal, pengolahan kelapa menjadi berbagai produk turunan berpeluang memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Selain meningkatkan nilai jual komoditas, pengembangan industri pengolahan juga dapat membuka lapangan pekerjaan baru.
“Secara historis, Gorontalo sudah terkenal dengan kelapanya. Tetapi sekarang komoditas ini seolah-olah tidak terlalu diperhatikan. Kebijakan lebih banyak mengarah pada hal-hal yang pragmatis,” kata Ciptoning.
Menurutnya, jika hilirisasi kelapa dapat dikembangkan dengan baik, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga petani dan masyarakat secara lebih luas.
“Ketika kita mampu menciptakan hilirisasi yang baik, ekonomi bisa tumbuh, lapangan pekerjaan lebih banyak tersedia, dan harapannya masyarakat bisa lebih sejahtera,” pungkasnya.
Penulis: Lukman
