GORONTALO, mimoza.tv – Penyidikan kasus dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Samaun Puluhbuhu–Bolihuangga, Kabupaten Gorontalo, terus bergulir. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Gorontalo kini menahan Jd alias Jam, Direktur CV Kifaz Pratama Jaya yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka.
Penahanan dilakukan setelah tersangka menjalani pemeriksaan dengan didampingi tim penasihat hukumnya.
Direktur Reskrimsus Polda Gorontalo, Kombes Pol Maruly Pardede, menjelaskan, perkara tersebut berkaitan dengan pekerjaan peningkatan jalan yang bersumber dari anggaran tahun 2021 dan 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Gorontalo.
Proyek tersebut memiliki nilai kontrak lebih dari Rp9,38 miliar.
Berdasarkan hasil penyidikan, pekerjaan diduga tidak dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa pekerjaan tidak diselesaikan sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kontrak hingga berujung pada pemutusan kontrak.
“Akibatnya, tujuan dari proyek tersebut tidak dapat dinikmati masyarakat sebagaimana mestinya,” jelas Maruly.
Dalam pengembangan perkara, penyidik turut menemukan dugaan bahwa CV Kifaz Pratama Jaya merupakan perusahaan yang dipinjam oleh pejabat pada saat itu melalui Ns, selaku direktur cabang. Ns sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi proyek peningkatan ruas jalan lainnya.
Penyidik kini masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain dalam proyek tersebut.
Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dugaan penyimpangan dalam pekerjaan proyek itu mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.180.854.000 lebih.
Atas perbuatannya, Jd disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Penyidik juga menerapkan ketentuan subsider Pasal 603 dan/atau Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ancaman pidana yang dikenakan mencapai 20 tahun penjara.
Maruly menegaskan, penanganan perkara tersebut merupakan bagian dari upaya Ditreskrimsus Polda Gorontalo dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara.
Penyidik, kata dia, akan terus mengembangkan perkara untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.
“Kami berkomitmen mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi demi menyelamatkan keuangan negara serta mewujudkan penegakan hukum yang profesional dan transparan,” tegasnya. (rls/luk)
