GORONTALO, mimoza.tv – Aktivitas warga negara asing (WNA) di sejumlah sektor usaha, khususnya pertambangan, menjadi salah satu perhatian Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo. Pengawasan diperkuat untuk mengantisipasi kemungkinan adanya orang asing yang menggunakan izin kunjungan wisata, tetapi justru bekerja atau menjalankan aktivitas usaha di daerah ini.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang digelar Bidang Intelijen Kejati Gorontalo di aula kantor Kejati Gorontalo, Jumat (13/11/2026).
Asisten Intelijen Kejati Gorontalo, Rudy Iskandar, mengatakan koordinasi lintas instansi diperlukan untuk menyamakan persepsi sekaligus memetakan potensi pelanggaran hukum yang melibatkan warga negara asing.
Menurut Rudy, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan dengan memeriksa keberadaan dan identitas WNA. Kesesuaian antara dokumen keimigrasian dengan aktivitas mereka di lapangan juga perlu menjadi perhatian.
Ia mencontohkan, seseorang yang masuk ke Gorontalo menggunakan visa atau izin kunjungan wisata semestinya menjalankan kegiatan sesuai dengan tujuan kedatangannya. Namun, apabila kemudian ditemukan bekerja atau terlibat dalam aktivitas pertambangan, kondisi tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut.
“Yang menjadi perhatian kami adalah jangan sampai mereka datang dengan tujuan sebagai turis, tetapi ternyata bekerja atau menjadi investor di sektor tambang. Paspornya untuk wisata, tetapi aktivitasnya justru di pertambangan. Itu yang perlu kita pantau dan dalami,” kata Rudy.
Untuk memperkuat pengawasan, Kejati melibatkan sejumlah instansi dalam TIMPORA. Di antaranya Imigrasi, kepolisian, unsur TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), Kesbangpol, serta instansi yang membidangi ketenagakerjaan dan pariwisata.
Koordinasi juga diarahkan kepada pihak-pihak yang memiliki akses terhadap lalu lintas kedatangan dan keberangkatan WNA, termasuk pengelola bandara dan pelabuhan.
Rudy menjelaskan, masing-masing instansi memiliki tugas dan kewenangan berbeda. Karena itu, kerja sama diperlukan agar informasi mengenai keberadaan, pergerakan, hingga aktivitas orang asing dapat ditindaklanjuti secara tepat.
Dalam pengawasan tersebut, Kejaksaan menjalankan fungsi intelijen melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Jika ditemukan indikasi pelanggaran administrasi keimigrasian maupun dugaan tindak pidana, informasi dan hasil pemantauan akan dikoordinasikan dengan instansi yang memiliki kewenangan penanganan.
“Kalau kami mendapatkan informasi adanya dugaan pelanggaran, tentu akan kami dalami. Jika ditemukan persoalan terkait dokumen atau keberadaan orang asing, kami koordinasikan dengan Imigrasi untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya,” jelasnya.
Ia menegaskan, Kejaksaan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran keimigrasian. Penanganan pelanggaran administrasi, termasuk tindakan deportasi, menjadi kewenangan pihak Imigrasi.
Meski demikian, peran Kejaksaan tetap diperlukan dalam koordinasi penegakan hukum lintas sektoral. Apabila pengawasan menemukan dugaan tindak pidana, penanganannya akan disesuaikan dengan jenis perkara dan ketentuan hukum yang berlaku.
Rudy juga menyinggung kemungkinan keterlibatan WNA dalam tindak pidana lain, termasuk narkotika maupun kejahatan transnasional. Jika perkara tersebut masuk dalam kewenangan penuntutan Kejaksaan, institusi tersebut akan menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum.
“Kalau pelanggarannya administrasi keimigrasian, tentu penanganannya oleh Imigrasi, termasuk kemungkinan deportasi. Tetapi kalau ada tindak pidana yang melanggar hukum di negara kita, prosesnya berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” pungkasnya.
Melalui koordinasi TIMPORA, Kejati Gorontalo berharap pengawasan terhadap orang asing dapat dilakukan lebih terintegrasi. Selain mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini, kerja sama antarlembaga juga diharapkan mampu mencegah aktivitas WNA yang tidak sesuai dengan izin dan tujuan kedatangannya di Provinsi Gorontalo.
Penulis: Lukman
