Pergantian wakil presiden bukan sekadar soal mencari seseorang untuk mengisi posisi yang kosong. Di tengah berbagai persoalan yang dihadapi pemerintahan Prabowo Subianto, sosok yang mendampinginya harus memiliki kapasitas untuk membantu menyelesaikan pekerjaan rumah negara yang tidak ringan.
Sejumlah nama mulai diperbincangkan. Ada tokoh partai politik, mantan pejabat pemerintahan, kalangan militer, hingga teknokrat. Masing-masing memiliki pengalaman dan keunggulan. Namun, pertanyaan yang lebih penting sebenarnya bukan siapa yang paling layak secara politik, melainkan kemampuan apa yang paling dibutuhkan Indonesia saat ini.
Pemerintahan Prabowo setidaknya menghadapi tiga persoalan besar yang membutuhkan perhatian serius.
Kepercayaan pasar dan dunia usaha menjadi salah satu tantangan yang tidak bisa diabaikan. Stabilitas nilai tukar rupiah, pergerakan pasar saham, serta kepastian kebijakan ekonomi ikut menentukan keberanian investor menanamkan modalnya. Pemerintah tentu tidak bisa mengendalikan seluruh dinamika pasar, tetapi arah kebijakan yang konsisten dan dapat diprediksi sangat diperlukan.
Investor tidak hanya melihat besarnya potensi pasar Indonesia. Mereka juga memperhitungkan kepastian hukum, stabilitas politik, kualitas birokrasi, serta kemampuan pemerintah menjaga disiplin fiskal. Kebijakan yang berubah-ubah atau komunikasi pemerintah yang tidak sejalan dapat menimbulkan keraguan.
Persoalan berikutnya adalah kepercayaan terhadap hukum dan lembaga negara. Pertumbuhan ekonomi sulit berjalan sehat apabila kepastian hukum tidak terjaga. Penegakan hukum yang dianggap tebang pilih, lembaga pengawas yang kehilangan independensi, atau praktik korupsi yang tidak ditangani secara konsisten akan berdampak pada kepercayaan publik maupun dunia usaha.
Pemerintah membutuhkan sistem yang bekerja berdasarkan aturan, bukan semata-mata kedekatan politik atau kepentingan kekuasaan. Ini bukan pekerjaan satu kementerian atau lembaga saja. Koordinasi politik dan pemerintahan juga memiliki peran penting agar agenda reformasi hukum tidak berhenti sebagai janji.
Di sisi lain, persoalan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat tetaplah ekonomi rumah tangga. Daya beli, kesempatan kerja, harga kebutuhan pokok, dan pemerataan pembangunan merupakan ukuran yang langsung dirasakan masyarakat.
Berbagai program pemerintah bisa saja memiliki tujuan baik. Namun, pelaksanaannya perlu terus dievaluasi. Program yang menyerap anggaran besar tidak otomatis berhasil apabila manfaatnya tidak sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah juga harus memastikan koordinasi antarkementerian berjalan efektif dan tidak terjebak pada tumpang tindih kewenangan.
Tiga persoalan tersebut memperlihatkan bahwa wakil presiden mendatang tidak cukup hanya memiliki kedekatan dengan Presiden. Ia harus mampu membantu mengurai persoalan ekonomi, menjaga kualitas pemerintahan, sekaligus memastikan kebijakan negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menguji kapasitas para kandidat
Nama Sufmi Dasco Ahmad, misalnya, memiliki modal politik yang cukup kuat. Pengalamannya mengelola dinamika parlemen membuatnya dikenal sebagai salah satu tokoh yang mampu membangun komunikasi lintas partai. Dalam pemerintahan yang membutuhkan dukungan politik di DPR, kemampuan seperti ini tentu bernilai.
Namun, ada konsekuensi yang juga perlu diperhitungkan. Jika Dasco masuk ke pemerintahan, Gerindra berpotensi kehilangan salah satu figur penting dalam pengelolaan kekuatan politik di parlemen. Pertanyaan lainnya, apakah kemampuan mengelola parlemen dengan sendirinya cukup untuk menjawab persoalan ekonomi dan tata kelola pemerintahan? Tentu tidak sesederhana itu.
Sugiono memiliki latar belakang militer dan pengalaman dalam lingkungan politik Gerindra. Kedekatannya dengan Prabowo dapat menjadi modal untuk memahami arah kebijakan Presiden. Namun, posisi wakil presiden membutuhkan kemampuan yang lebih luas, terutama dalam mengoordinasikan berbagai kepentingan pemerintahan dan memahami persoalan lintas sektor.
Ahmad Muzani juga memiliki pengalaman panjang di partai politik dan lembaga legislatif. Pengalamannya dalam komunikasi politik dan pengelolaan organisasi partai merupakan modal tersendiri. Meski demikian, kemampuan seorang wakil presiden tidak cukup diukur dari pengalaman memimpin lembaga atau menduduki jabatan politik. Yang perlu dilihat adalah sejauh mana pengalaman tersebut dapat diterjemahkan menjadi kemampuan menyelesaikan persoalan pemerintahan.
Dari kalangan militer, nama Sjafrie Sjamsoeddin memiliki pengalaman panjang dalam bidang pertahanan dan pemerintahan. Latar belakang tersebut dapat menjadi modal dalam memahami persoalan keamanan dan koordinasi strategis negara. Namun, tantangan ekonomi, investasi, serta reformasi birokrasi membutuhkan kompetensi yang tidak seluruhnya dapat dijawab melalui pengalaman di bidang pertahanan.
Sementara itu, Indonesia juga memiliki sejumlah tokoh dengan pengalaman kuat di bidang ekonomi. Agus Martowardojo, misalnya, pernah menduduki posisi penting sebagai Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan pimpinan Bank Mandiri. Pengalaman tersebut membuatnya memiliki pemahaman mendalam mengenai kebijakan fiskal, moneter, serta sektor perbankan.
Mahendra Siregar juga memiliki rekam jejak di bidang ekonomi dan hubungan internasional. Pengalamannya di sejumlah posisi pemerintahan, termasuk di bidang perdagangan, investasi, dan pengawasan sektor jasa keuangan, dapat menjadi modal untuk memahami persoalan ekonomi dari berbagai sisi.
Dua nama tersebut memiliki keunggulan dari sisi pengalaman teknokratis. Namun, jabatan wakil presiden tidak hanya menuntut pemahaman ekonomi. Kemampuan membangun komunikasi politik, membaca persoalan sosial, dan bekerja bersama berbagai lembaga negara tetap menjadi bagian penting dari tugasnya.
Nama Mahfud MD juga patut diperhitungkan dalam pembicaraan ini. Pengalamannya sebagai akademisi hukum, Ketua Mahkamah Konstitusi, serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memberinya pemahaman mengenai persoalan konstitusi dan tata kelola negara.
Mahfud memiliki pengalaman dalam menghadapi persoalan hukum dan politik yang kompleks. Namun, seperti kandidat lainnya, pengalaman tersebut tetap perlu dilihat dalam konteks kebutuhan pemerintahan saat ini. Indonesia tidak hanya membutuhkan penguatan penegakan hukum, tetapi juga pemulihan kepercayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pada akhirnya, setiap nama memiliki kelebihan sekaligus keterbatasan. Tidak ada jaminan bahwa seseorang yang kuat di parlemen otomatis mampu memperbaiki ekonomi. Begitu pula tokoh yang memahami persoalan hukum belum tentu memiliki kemampuan yang sama dalam mengelola koordinasi politik dan pemerintahan.
Lebih dari sekadar pendamping Presiden
Wakil presiden memang bukan pemegang kendali utama pemerintahan. Konstitusi menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, sementara wakil presiden membantu tugas-tugas Presiden. Karena itu, efektivitas seorang wakil presiden sangat dipengaruhi oleh ruang kerja dan mandat yang diberikan kepadanya.
Namun, posisi tersebut bukan berarti hanya menjadi pelengkap. Wakil presiden semestinya dapat menjadi mitra diskusi sekaligus pengingat bagi Presiden ketika kebijakan pemerintah berpotensi menimbulkan masalah.
Prabowo membutuhkan wakil presiden yang berani menyampaikan hal-hal yang mungkin tidak ingin didengar Presiden. Ia harus berani mengingatkan ketika kebijakan berisiko mengganggu disiplin fiskal, mengkritisi kebijakan menteri yang tidak efektif, memberi peringatan ketika penegakan hukum mulai kehilangan independensi, serta melaporkan apabila program pemerintah tidak mencapai sasaran.
Sebab, wakil presiden yang hanya mengamini setiap keputusan Presiden tidak akan banyak membantu. Dalam pemerintahan, loyalitas memang penting, tetapi loyalitas tidak seharusnya dimaknai sebagai sikap selalu setuju. Justru, keberanian menyampaikan kritik secara jujur dan berdasarkan data bisa menjadi salah satu bentuk dukungan paling penting bagi seorang Presiden. (red)



